Page 760 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 760
MENAKER: PENYUSUNAN UU CIPTA KERJA LIBATKAN PARTISIPASI ORGANISASI
BURUH INTERNASIONAL
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut bahwa proses penyusunan Omnibus Law
Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sejatinya telah melibatkan partisipasi publik.
Adapun unsur yang terlibat dalam pembahasan UU tersebut meliputi pekerja/buruh yang diwakili
serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari
perguruan tinggi serta lembaga lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).
"Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja saat ini merupakan inti sari
dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD), Rembug Tripartit (pemerintah,
pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi
ketenagakertjaan yang krusial. Bahkan, pada saat UU Cipta Kerja telah masuk dalam tahap
pembahasan di DPR," katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (6/10/2020).
Ida menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo pada 24 April 2020, pemerintah
melakukan kembali pendalaman rumusan klaster ketenagakerjaan yang melibatkan pengusaha
(Apindo) dengan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dalam pertemuan
tersebut, lanjut dia, pemerintah banyak menerima masukan dari serikat pekerja/serikat buruh.
"Pemerintah menyadari bahwa dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja, terdapat perbedaan
pandangan pro-kontra. Perbedaan pandangan ini tentu saja merupakan hal yang wajar dalam
dinamika sosial dan demokrasi. Namun demikian, pada akhirnya pemerintah harus memutuskan
dan menyiapkan draf yang akan dibahas bersama DPR," ungkapnya.
Di sisi lain, kata Ida, proses pembahasan UU Cipta Kerja antara pemerintah dan DPR berjalan
secara transparan. Bahkan untuk pertama kalinya pembahasan suatu UU dilakukan secara
terbuka dan disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar
publik dapat mengawal proses pembahasan UU Cipta Kerja secara seksama.
"Kita telah menyaksikan bahwa proses pembahasan UU Cipta Kerja di DPR berjalan dinamis,
demokratis dan konstruktif. Pemerintah menerima banyak masukan dari Panja DPR sehingga
menghasilkan perubahan rumusan ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan," katanya.
Sebagai informasi, DPR telah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-
undang melalui rapat paripurna, Senin (5/10/2020) kemarin. Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam pemaparannya di rapat
paripurna menjelaskan, RUU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3
Oktober 2020. RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.
759
