Page 764 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 764

UU CIPTAKER VERSI MENAKER: KORBAN PHK DAPAT PESANGON HINGGA
              JAMINAN SOSIAL
              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan dalam Undang Undang Cipta Kerja yang baru
              disahkan terdapat ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemutusan hubungan kerja
              (PHK).

              Ketentuan tersebut kata Ida dalam rangka perlidungan terhadap pekerja yang menghadapi PHK.

              "Dalam rangka perlindungan pekerja atau buruh yang menghadapi proses pemutusan hubungan
              kerja, di undang-undang ini (Cipta Kerja) tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan
              tata cara PHK. Jadi tetap kita atur," kata Ida dalam wawancara melalui siaran langsung dari
              program Seputar Inews yang dikutip  Suara.com  , Selasa (6/10/2020).

              Menurutnya, ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK sebelummya sudah tertuang
              dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan tidak dicabut. Karena itu, Ida
              mengklaim  bahwa  di  dalam  UU  Cipta  Kerja  diberikan  ruang  bagi  pekerja  atau  buruh  dalam
              memperjuangkan anggotanya yang terkena PHK.

              "Sudah diatur di U nomor 13 tidak kami cabut, kami tetap atur, tetap memberikan ruang dan di
              RUU ini ini tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja atau buruh dalam memperjuangkan
              atau mengadvokasi kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK," ucap dia.

              Tak hanya itu, politisi PKB itu menyebut bahwa UU Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan
              upah  kepada  pekerja  atau  buruh  yang  masih  dalam  proses  PHK  sampai  mendapat  putusan
              hukum yang berkekuatan tetap.

              "  RUU Cipta Kerja  ini juga semakin mempertegas pengaturan upah proses bagi pekerja atau
              buruh selama PHK masih dalam proses perselisihan hubungan industrial, sampai adanya putusan
              pengadilan yang berkekuatan tetap maka masih mendapatkan upah proses," kata Ida.

              Ida juga menuturkan bahwa UU Cipta Kerja mengatur ketentuan program Jaminan Kehilangan
              Pekerjaan.

              Program JKP kata Ida merupakan perlindungan baru yang tidak diatur dalam Undang-undang
              nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjan.

              "Apa manfaatnya JKP? JKP ini ini manfaatnya adalah berupa pemberian  cash benefit  kemudian
              vocational training  dan akses penempatan pasar kerja," kata dia.

























                                                           763
   759   760   761   762   763   764   765   766   767   768   769