Page 769 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 769
Judul Menaker: Prematur simpulkan pekerja rentan PHK akibat UU Cipta
Kerja
Nama Media antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1767565/menaker-prematur-
simpulkan-pekerja-rentan-phk-akibat-uu-cipta-kerja
Jurnalis Prisca Triferna Violleta
Tanggal 2020-10-06 17:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menaker) Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa menyimpulkan
bahwa RUU Cipta Kerja ini rentan terhadap PHK bagi pekerja atau buruh. RUU Cipta Kerja ini
justru ingin memperluas penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan
bagi pekerja atau buruh, utamanya perlindungan bagi mereka yang mengalami PHK melalui
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Untuk memastikan bahwa perlindungan yang diinginkan dari
Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa dirumuskan dengan baik bersama dengan stakeholder
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa prematur jika ada yang
menyimpulkan kalau Undang-Undang Cipta Kerja akan membuat pekerja rentan terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Menaker, dalam rangka perlindungan kepada
pekerja yang menghadapi PHK, RUU Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai
persyaratan dan tata cara PHK. Selain itu, UU itu tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja
dan buruh memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK.
MENAKER: PREMATUR SIMPULKAN PEKERJA RENTAN PHK AKIBAT UU CIPTA
KERJA
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan bahwa prematur jika ada yang
menyimpulkan kalau Undang-Undang Cipta Kerja akan membuat pekerja rentan terkena
pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa menyimpulkan bahwa RUU Cipta Kerja ini rentan
terhadap PHK bagi pekerja atau buruh. RUU Cipta Kerja ini justru ingin memperluas penyediaan
lapangan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja atau buruh, utamanya
768
