Page 770 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 770
perlindungan bagi mereka yang mengalami PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP)," kata Menaker Ida dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.
Menurut Menaker, dalam rangka perlindungan kepada pekerja yang menghadapi PHK, RUU Cipta
Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK. Selain itu, UU itu
tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja dan buruh memperjuangkan kepentingan
anggotanya yang sedang mengalami proses PHK.
Cipta Kerja juga semakin mempertegas pengaturan mengenai "upah proses" bagi pekerja selama
PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht), sebagaimana amanat Putusan MK
No.37/PUU-IX/2011.
Karena itu, untuk meyakinkan pekerja dan masyarakat akan poin-poin penting UU Cipta Kerja,
pemerintah perlu melakukan dialog yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan,
terutama unsur ketenagakerjaan, seperti pekerja dan dunia usaha.
Menurut Ida, pemerintah perlu memanfaatkan jejaring kementerian serta lembaga terkait serta
pemerintah daerah khususnya Dinas Tenaga Kerja.
Selain itu, pemerintah juga perlu segera menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam
bentuk Peraturan Pemerintah dan peraturan lain di bawahnya, yang akan melibatkan pekerja
dan dunia usaha.
"Untuk memastikan bahwa perlindungan yang diinginkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini
bisa dirumuskan dengan baik bersama dengan stakeholder," katanya.
769
