Page 775 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 775
Dia menambahkan, dalam RUU Cipta Kerja disebutkan bahwa pemerintah akan membantu para
karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan memberikan berbagai
pelatihan kerja.
Selain itu, jika belum mendapatkan pekerjaan, maka pemerintah akan memberikan bantuan
berupa uang tunai, yang akan dibayarkan selama enam bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Melaui UU Cipta Kerja, pemerintah hadir untuk membantu para karyawan yang di-PHK. Kalau
belum dapat kerja, mereka akan dapat bantuan berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan,
formatnya adalah asuransi," papar Airlangga.
Menurut dia, selama ini, belum pernah ada jaminan terhadap tenaga kerja yang terkena PHK.
Sehingga, dia merasa masyarakat perlu menerima tujuan baik pemerintah melalui UU Ciptaker.
"Ini yang belum pernah terjadi. Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan
kerja, dan jaminan hari tua. Siapa yang menjamin apabila terjadi PHK?," tegas Airlangga.
Airlangga juga memastikan cuti hamil dan cuti haid di RUU Cipta Kerja tidak dihapus. Pekerja
wanita tetap bisa memanfaatkan cuti tersebut di waktu yang dibutuhkan.
Menurut dia, cuti tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.
"Jadi (UU) Cipta Kerja tidak menghapus cuti haid dan cuti hamil yang sudah diatur dalam
Undang-Undang Ketenagakerjaan," kata Airlangga.
Selain itu, menurut dia, salah satu cara untuk menyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-
banyakan adalah dengan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri.
Namun permasalahan yang seringkali ditemui adalah masih banyak aturan yang tumpang tindih
dan mempersulit.
"Namun tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan
banyaknya aturan atau hiper regulasi kita memerlukan penyederhanaan sinkronisasi," ucap dia.
Atas dasar itu, kehadiran UU ini dianggap bisa menjadi solusi. Karena dengan adanya UU ini bisa
menghapus dan menyederhanakan UU yang mempersulit investasi.
"Untuk itulah diperlukan UU Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang
menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai
instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," jelas Airlangga.
Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN)
Raden Pardede menanggapi polemik atas pengesahan RUU Cipta Kerja. Khususnya menyangkut
soal pengurangan pesangon bagi tenaga kerja dari 32 kali menjadi 25 kali.
Menurut dia, rencana pemotongan pesangon dalam RUU sapu jagat itu justru menjadi jalan
tengah antara kepentingan pengusaha dan pekerja atau buruh. Mengingat nilai pesangon bagi
pekerja di Indonesia termasuk tinggi di dunia.
"Pemotongan pesangon dari 32 kali mungkin menjadi 25 kali, apa itu seperti menjadi kerugian
buat pekerja? mungkin iya. Tapi, kita termasuk paling tinggi dalam pesangon dibandingkan
negara lain. Oleh karena itu, kita cari jalan tengah untuk meringankan beban pengusaha," kata
dia.
Pardede menilai keputusan untuk melakukan pemangkasan pemberian pesangon menjadi 25 kali
juga dinilai masih menguntungkan bagi buruh.
774
