Page 777 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 777

Judul               Ini Tanggapan Presidium KAMI Terkait Disahkannya UU Cipta Kerja
                                    yang Kini Tuai Gelombang Demo Buruh
                Nama Media          jabar.tribunnews.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://jabar.tribunnews.com/2020/10/06/ini-tanggapan-presidium-
                                    kami-terkait-disahkannya-uu-cipta-kerja-yang-kini-tuai-gelombang-
                                    demo-buruh
                Jurnalis            Dedy Herdiana
                Tanggal             2020-10-06 16:41:00
                Ukuran              0

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif


              Narasumber

              negative - Din Syamsuddin (Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) UU Ciptaker atau
              Omnibus Law Ciptaker sangat potensial menimbulkan kegaduhan nasional yang besar

              negative - Din Syamsuddin (Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) Pemerintah tidak
              menyadari dan bahkan terkesan mendukung DPR untuk bergesa-gesa mengesahkannya pada
              waktu malam hari, tanpa membuka ruang bagi aspriasi rakyat

              positive - Din Syamsuddin (Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) Walaupun sudah
              digugat oleh organisasi masyarakat, seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan banyak lagi karena
              dinilai merendahkan Pancasila, namun masih termaktub dalam Prolegnas
              positive - Supratman Andi Agtas (Ketua Badan Legislasi) Bahkan masa reses tetap melakukan
              rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR

              positive  -  Airlangga  Hartarto  (Menteri  Koordinator  Perekonomian)  Kita  memerlukan
              penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu diperlukan UU Cipta Kerja
              yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan
              lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan
              efektivitas birokrasi


              Ringkasan

              DPR RI telah mengesahkan Rencana Undang-Undang Cipta Kerja melalui Rapat Paripurna, Senin
              (5.10/2020) malam. Kini RUU Cipta Kerja yang sudah sah menjadi  UU Cipta Kerja  itu menulai
              gelombang demo atau unjuk rasa buruh di berbagai daerah.
              Menanggapi hal itu, Presidium  Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia  (  KAMI  )  Din Syamsuddin
              mengatakan,  pengesahan    UU  Cipta  Kerja    berpotensi  menimbulkan  kegaduhan  besar  di
              Indonesia.

                                                           776
   772   773   774   775   776   777   778   779   780   781   782