Page 778 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 778
INI TANGGAPAN PRESIDIUM KAMI TERKAIT DISAHKANNYA UU CIPTA KERJA YANG
KINI TUAI GELOMBANG DEMO BURUH
DPR RI telah mengesahkan Rencana Undang-Undang Cipta Kerja melalui Rapat Paripurna, Senin
(5.10/2020) malam. Kini RUU Cipta Kerja yang sudah sah menjadi UU Cipta Kerja itu menulai
gelombang demo atau unjuk rasa buruh di berbagai daerah.
Menanggapi hal itu, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI ) Din Syamsuddin
mengatakan, pengesahan UU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan kegaduhan besar di
Indonesia.
Menurut Din, dilansir dari Kompas.com, pemerintah dan DPR terlalu tergesa-gesa dalam
mengesahkan UU tersebut. Hal itu disampaikan Din melalui surat terbuka untuk Presiden Joko
Widodo, Senin (5/10/2020) malam.
"UU Ciptaker atau Omnibus Law Ciptaker sangat potensial menimbulkan kegaduhan nasional
yang besar," kata Din.
"Pemerintah tidak menyadari dan bahkan terkesan mendukung DPR untuk bergesa-gesa
mengesahkannya pada waktu malam hari, tanpa membuka ruang bagi aspriasi rakyat," lanjut
dia.
Selain UU Cipta Kerja , KAMI juga menyoroti rancangan UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)
yang sempat menuai kegaduhan publik.Din pun mempertanyakan apakah pemerintah benar-
benar ing in mencegah kegaduhan di Indonesia.
"Walaupun sudah digugat oleh organisasi masyarakat, seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan
banyak lagi karena dinilai merendahkan Pancasila, namun masih termaktub dalam Prolegnas,"
ucap dia.
Diberitakan sebelumnya, RUU Cipta Kerja telah disahkan DPR dan pemerintah sebagai UU dalam
rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Ketua Badan Legislasi
(Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas, dalam pemaparannya di rapat paripurna menjelaskan RUU
Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober 2020.
RUU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.
"Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat sebanyak 64 kali: 2 kali rapat
kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai
Minggu, dimulai pagi hingga malam dini hari," ujar Supratman.
"Bahkan masa reses tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan
pimpinan DPR," tambahnya.
Pemerintah yang diwakili Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UU
Cipta Kerja diperlukan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan memperbanyak lapangan
kerja.
Menurutnya, UU Cipta Kerja akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah.
"Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu
diperlukan UU Cipta Kerja yang merevisi beberapa undang-undang yang menghambat
pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan
penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi," ujar Airlangga.
777
