Page 783 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 783

Judul               UU Cipta Kerja Dinilai Produk Demokrasi Kapitalisme
                Nama Media          liputan6.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.liputan6.com/bisnis/read/4375302/uu-cipta-kerja-dinilai-
                                    produk-demokrasi-kapitalisme
                Jurnalis            Maulandy Rizky Bayu Kencana
                Tanggal             2020-10-06 16:30:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Achmad Yunus (Sekretaris Jenderal KSP BUMN) Cluster ketenagakerjaan memberikan
              ketidakpastian hukum, banyak catatan dan saya tidak hapal betul pasal-pasalnya, karena sedang
              tidak pegang dokumennya

              neutral  -  Achmad  Yunus  (Sekretaris  Jenderal  KSP  BUMN)  Intinya,  kami  sependapat  dengan
              organisasi yamg lain bahwa disahkannya RUU ini menjadi UU mengkonfirmasi bahwa demokrasi
              kita dibangun dari, untuk dan oleh kapitalisme
              negative - Achmad Yunus (Sekretaris Jenderal KSP BUMN) Cuman khusus pekerja BUMN kita
              tidak boleh ikut mogok seperti yang lain. Kekecewaan dan penolakan itu telah terwakili

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa
              kita menyimpulkan bahwa RUU Cipta Kerja akan rentan terhadap PHK pekerja/buruh. Padahal
              semangat  yang  dibangun  dalam  RUU  Cipta  Kerja  ini  justru  untuk  memperluas  penyediaan
              lapangan kerja

              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) RUU Cipta Kerja tetap memberikan ruang
              bagi  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  dalam  memperjuangkan  kepentingan  anggotanya  yang
              sedang mengalami proses PHK



              Ringkasan

              Konfederasi  Serikat  Pekerja  (KSP)  BUMN  mencibir  terbentuknya  Rancangan  Undang-Undang
              (RUU) Omnibus Law  Cipta Kerja  yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR
              RI pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin.

              Sekretaris Jenderal KSP BUMN Achmad Yunus menyatakan, ada beberapa pasal di RUU  Cipta
              Kerj a yang dinilai memberatkan para buruh dan pekerja. Ketidakjelasan ini semakin menguat
              lantaran kelompok serikat pekerja yang dibawahinya saat ini belum mendapatkan lampiran sah
              aturan baru tersebut.



                                                           782
   778   779   780   781   782   783   784   785   786   787   788