Page 784 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 784
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, meyakini disahkan RUU Cipta Kerja bertujuan untuk
memperluas penyediaan lapangan kerja, bukan memperluas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
UU CIPTA KERJA DINILAI PRODUK DEMOKRASI KAPITALISME
Konfederasi Serikat Pekerja (KSP) BUMN mencibir terbentuknya Rancangan Undang-Undang
(RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR
RI pada Senin, 5 Oktober 2020 kemarin.
Sekretaris Jenderal KSP BUMN Achmad Yunus menyatakan, ada beberapa pasal di RUU Cipta
Kerj a yang dinilai memberatkan para buruh dan pekerja. Ketidakjelasan ini semakin menguat
lantaran kelompok serikat pekerja yang dibawahinya saat ini belum mendapatkan lampiran sah
aturan baru tersebut.
"Cluster ketenagakerjaan memberikan ketidakpastian hukum, banyak catatan dan saya tidak
hapal betul pasal-pasalnya, karena sedang tidak pegang dokumennya," ujar Yunus kepada
Liputan6.com , Senin (6/10/2020).
Secara garis besar, KSP BUMN disebutnya sepakat dengan kelompok buruh/pekerja lainnya,
bahwa UU Cipta Kerja bakal melemahkan posisi tenaga kerja, dan justru memperkuat
perusahaan pemberi kerja.
"Intinya, kami sependapat dengan organisasi yamg lain bahwa disahkannya RUU ini menjadi UU
mengkonfirmasi bahwa demokrasi kita dibangun dari, untuk dan oleh kapitalisme," tegasnya.
Namun secara sikap, Yunus mengatakan, KSP BUMN memilih untuk tidak ikut melakukan aksi
mogok kerja nasional sebagai bentuk protes terhadap pengesahan UU Cipta Kerja .
"Cuman khusus pekerja BUMN kita tidak boleh ikut mogok seperti yang lain. Kekecewaan dan
penolakan itu telah terwakili," ungkap Yunus.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, meyakini disahkan RUU Cipta Kerja bertujuan untuk
memperluas penyediaan lapangan kerja, bukan memperluas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa kita menyimpulkan bahwa RUU Cipta Kerja akan
rentan terhadap PHK pekerja/buruh. Padahal semangat yang dibangun dalam RUU Cipta Kerja
ini justru untuk memperluas penyediaan lapangan kerja," kata Ida dalam keterangannya di
Jakarta, Selasa (6/10/2020).
Selain itu, dengan disahkannya RUU Cipta Kerja ini diklaim bisa meningkatkan kualitas
perlindungan bagi pekerja/buruh, utamanya perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami
PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Untuk meyakinkan para pekerja/buruh untuk menerima RUU Cipta Kerja agar tujuan utama RUU
memulihkan ekonomi tercapai, Pemerintah melakukan dua hal penting.
Pertama, mengintensifkan dialog dengan pemangku kepentingan, utamanya unsur
pekerja/buruh dan pengusaha dengan dibantu jejaring kementerian/lembaga terkait serta
pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di daerah.
Kedua, segera menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam bentuk Peraturan
Pemerintah dan peraturan lain dibawahnya untuk meyakinkan kepada pekerja/buruh bahwa
amanat pelindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja
dapat segera dijalankan.
783
