Page 789 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 789
BOS BURUH BANTAH DITAWARI JADI WAKIL MENTERI, PERTEMUAN DENGAN
PRESIDEN JOKOWI TANPA HASIL
Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI), Said Iqbal, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi
Gani Nena Wea, tak membuahkan hasil.
Pertemuan mereka dilakukan satu jam sebelum RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU.
Mereka menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/10/2020), sekitar
pukul 13.45 WIB.
Keduanya sejak awal gencar menolak pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi
UU yang disahkan DPR RI, Senin (5/10/2020).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pertemuan enam mata itu berlangsung tertutup sekitar
satu jam.
Tak lama setelah pertemuan tersebut, DPR memulai rapat paripurna yang salah satu agendanya
adalah mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU.
Hasilnya, RUU yang ditolak para buruh dan pekerja itu disahkan menjadi UU.
Ini sekaligus pertanda bahwa pertemuan Said dan Andi yang menolak RUU Cipta Kerja dengan
Presiden Jokowi tak membawa hasil.
Ketika dikonfirmasi ihwal topik pertemuan dengan Presiden Jokowi sebelum DPR mengesahkan
RUU Cipta Kerja menjadi UU, Said Iqbal mengakui, tak ada hasil dari pertemuan tersebut.
"Tidak ada hasil apa pun," kata Said kepada Kompas.com, Senin malam.
Setelah pertemuan itu, muncul isu di kalangan wartawan bahwa keduanya bakal ditunjuk sebagai
wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Said Iqbal sekaligus membantah isu itu.
"Tidak pernah ada pembicaraan tentang wamen (wakil menteri) dan jabatan lain-lain, hoaks itu,"
lanjut Said Iqbal .
Lantaran aspirasi buruh tak didengar dan RUU Cipta Kerja tetap disahkan menjadi UU, KSPI
dan serikat buruh lainnya berencana melalukan mogok nasional pada 6-8 Oktober.
Sebanyak 32 federasi dan konfederasi serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh
lainnya siap bergabung dalam unjuk rasa serempak yang diberi nama Mogok Nasional.
Kurang lebih 2 juta buruh akan bergabung dalam aksi mogok nasional tersebut. Iqbal
mengatakan, mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Selain itu, ialah UU Nomor 21 Tahun 2000, khususnya Pasal 4 yang menyebutkan fungsi serikat
pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun
1999 tentang HAM dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik," kata Said Iqbal .
Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak Omnibus Law RUU Cipta
Kerja.
788
