Page 793 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

"Saat ini kita harus mengawal dan memastikan BUMN kita betul-betul menjadi buffer
perekonomian di tengah ancaman resesi, jadi tetap harus bekerja," tegasnya.
Yunus menyatakan KSP BUMN bakal terus mengawal UU Cipta Kerja . Sebab, pihaknya tidak
ingin perusahaan pelat merah secara korporasi turut dirugikan oleh aturan baru ini.

"Terus terang kami belum membaca ribuan pasalnya karena belum sapat diakses UU yang sudah
disahkan seperti apa. Apa benar UU ini justru berpihak pada swasta dan bagaimana dengan
BUMN kita?" cibirnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja telah
dijalankan secara Tripartit dan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang terkait.

"Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja saat ini merupakan intisari
dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD), Rembug Tripartit (pemerintah,
pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi ketenagakerjaan
yang krusial," kata Ida dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (6/10/2020).

Menurutnya Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya telah
melibatkan partisipasi publik, baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat
buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta
lembaga lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).

Bahkan pada saat RUU Cipta Kerja telah masuk dalam tahap pembahasan di DPR. Sesuai arahan
presiden pada tanggal 24 April 2020, Pemerintah melakukan kembali pendalaman rumusan
klaster ketenagakerjaan yang melibatkan pengusaha (APINDO) dengan perwakilan Konfederasi
Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

"Dalam pertemuan tersebut, pemerintah banyak menerima masukan dari serikat pekerja/serikat
buruh. Dengan proses yang telah dijalankan ini, pemerintah telah dengan seksama menyerap
berbagai aspirasi, khususnya dari unsur pekerja/buruh," ujarnya.

Kendati begitu, Pemerintah menyadari dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja, terdapat
perbedaan pandangan pro-kontra. Perbedaan pandangan ini tentu saja merupakan hal yang
wajar dalam dinamika sosial dan demokrasi.

Namun demikian, pada akhirnya Pemerintah harus memutuskan dan menyiapkan draf yang akan
dibahas bersama DPR. Disisi lain, proses pembahasan RUU Cipta Kerja antara Pemerintah dan
DPR berjalan secara transparan.

Kata Ida, ini untuk pertama kalinya pembahasan suatu RUU dilakukan secara terbuka dan
disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia. Hal ini dimaksudkan agar publik dapat
mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja secara seksama.
"Kita telah menyaksikan bahwa proses pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR berjalan dinamis,
demokratis dan konstruktif. Pemerintah menerima banyak masukan dari Panja DPR sehingga
menghasilkan perubahan rumusan ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan," pungkasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang pada Senin kemarin. Omnibus Law UU Cipta Kerja ini
dimaksudkan untuk menopang ekonomi Indonesia melalui investasi.

Namun, Sejumlah ekonom justru mengatakan sebaliknya. Alih-alih menjadi ladang investasi
untuk menimba untung sebesar-besarnya, Executive Director at Indonesia Economic Action
Institution, Ronny P. Sasmita menilai Indonesia hanya akan menjadi sasaran eksploitasi bagi
negara besar.

792