Page 798 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 798
Apalagi Presiden Joko Widodo sudah memutuskan akan mengangkat dua nama untuk menjadi
Wakil Menteri. Dua jabatan Wakil Menteri tersebut yakni Wakil Menteri Koperasi dan UMKM dan
Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Said Iqbal. Dirinya menyebut kabar tawaran Said
Iqbal untuk menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan adalah informasi bohong atau hoax.
"Enggak ada hasil apapun. Tidak pernah ada pembicaraan tentang Wakil Menteri (di Istana).
Hoaks," ujar Said Iqbal kepada Okezone , Selasa (6/10/2020).
Sebagai informasi, kemarin Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang.
Pengesahan RUU Ciptaker ini diputuskan dalam Rapat Paripurna yang dimulai pada pukul 15.00
WIB.
Dalam rapat tersebut, ada 6 Fraksi yang menyetujui RUU Ciptaker. Ke-6 fraksi tersebut yakni
PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai
Persatuan Pembangunan.
Sementara itu, ada satu fraksi yang menerima dengan catatan yakni Partai Amanat Nasional.
Dan dua fraksi yang menolak yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sebelum diputuskan sebenarnya, rapat sempat memanas. Sebab fraksi Demokrat keukeuh untuk
menolak dan meminta agar RUU Ciptaker ditunda pengesahannya untuk dibahas lebih dalam.
Karena tak kunjung diberikan kesempatan oleh Pimpinan rapat, akhirnya Fraksi Demokrat
melakukan Walk Out ..
Fraksi Demokrat melalui Juru Bicaranya Marwan Cik Asan keukeuh untuk menolak RUU Ciptaker.
Karena fraksi Demokrat menilai pembahasan RUU ini terkesan terburu-buru dan ada beberapa
pasal yang perlu ditinjau ulang.
Sebelum diputuskan sebenarnya, rapat sempat memanas. Sebab fraksi Demokrat keukeuh untuk
menolak dan meminta agar RUU Ciptaker ditunda pengesahannya untuk dibahas lebih dalam.
Karena tak kunjung diberikan kesempatan oleh Pimpinan rapat, akhirnya Fraksi Demokrat
melakukan Walk Out.
Fraksi Demokrat melalui Juru Bicaranya Marwan Cik Asan keukeuh untuk menolak RUU Ciptaker.
Karena fraksi Demokrat menilai pembahasan RUU ini terkesan terburu-buru dan ada beberapa
pasal yang perlu ditinjau ulang.
“Demokrat menyatakan menolak untuk menjadikan UU. Harus dilakukan pembahasan lebih
utuh," kata Marwan.
(rzy)
797
