Page 800 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 800
negative - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Pasti kami
sangat kecewa sekali, kita marah, ingin nangis, ini kekecewaan yang luar biasa buat buruh dan
pekerja yang masih bekerja di pabrik
negative - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Mereka yang
punya uang punya kuasa, jadi sbgai negara yang punya cita-cita tetapi secara hukum tidak
mendapatkan itu denga diberlakunya ominus law
positive - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Jadi sebetulnya
pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan genrasi akan datang. Jadi
pemeritnah mewariskan bukan kebaikan tapi kehancuran untuk rakyatnya sendiri, per har ini
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, terlalu dini untuk menilai jika UU Cipta Kerja
akan membuat buruh rentan terkena PHK. Sebab, dia menilai semangat undang-undang anyar
ini justru telah banyak mengakomodir kepentingan buruh. Lebih jauh, Ida juga menanggapi
polemik yang terjadi pada tataran masyarakat atas penolakan pengesahan Undang-Undang (UU)
Cipta Kerja. Menurutnya, ada dua cara yang akan di maksimalkan pemerintah untuk meyakinkan
masyarakat agar legowo menerima kehadiran UU kontroversial itu.
UU CIPTA KERJA DINILAI BIKIN BURUH RENTAN TERKENA PHK, INI JAWABAN
MENAKER
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut, terlalu dini untuk menilai jika UU Cipta Kerja
akan membuat buruh rentan terkena PHK. Sebab, dia menilai semangat undang-undang anyar
ini justru telah banyak mengakomodir kepentingan buruh.
"Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa kita menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja akan
rentan terhadap PHK pekerja/buruh. Padahal semangat yang dibangun dalam RUU Cipta Kerja
ini justru untuk memperluas penyediaan lapangan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan
bagi pekerja/buruh, utamanya perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK melalui
program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," tegas Ida di Jakarta, Selasa (6/10).
Lebih jauh, Ida juga menanggapi polemik yang terjadi pada tataran masyarakat atas penolakan
pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Menurutnya, ada dua cara yang akan di
maksimalkan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat agar legowo menerima kehadiran UU
kontroversial itu.
"Bagaimana meyakinkan para buruh untuk menerima RUU Cipta Kerja agar tujuan utama RUU
memulihkan ekonomi tercapai?. Terdapat 2 (dua) hal penting yang dilakukan oleh Pemerintah,"
jelasnya.
Petama, mengintensifkan dialog dengan pemangku berbagai pemangku kepentingan.
"Utamanya unsur pekerja/buruh dan pengusaha dengan dibantu jejaring kementerian/lembaga
terkait serta pemerintah daerah, khususnya dinas-dinas yang membidangi urusan
ketenagakerjaan di daerah," jelasnya.
Terakhir, Pemerintah segera menyusun peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja dalam bentuk
Peraturan Pemerintah dan peraturan lain dibawahnya.
"Hal ini untuk meyakinkan kepada pekerja/buruh bahwa amanat perlindungan terhadap hak-hak
pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dapat segera dijalankan," terangnya.
799
