Page 805 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 805
Judul Ketentuan UMK Berubah, Ini Aturan Upah Minimum Pekerja di UU Cipta
Kerja
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/06/ketentuan-umk-berubah-ini-
aturan-upah-minimum-pekerja-di-uu-cipta-kerja
Jurnalis Siti Fatimah
Tanggal 2020-10-06 16:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - None (None) Upah minimum sebagai dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat
terdiri dari atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, upah
minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota
Ringkasan
Usai Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disahkan, aksi penolakan dari serikat
pekerja terus terjadi di sejumlah daerah. Serikat buruh tidak setuju karena salah satu isi dari
Undang-Undang ini adanya ketentuan UMK berubah yang isinya adalah menghapus ketentuan
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Sebelumnya, buruh menyatakan menggelar aksi mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. Para
pekerja menyerukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja terutama pada klaster
Ketenagakerjaan. Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal,
UU Cipta Kerja hanya merugikan para buruh dan hanya menguntungkan pengusaha.
KETENTUAN UMK BERUBAH, INI ATURAN UPAH MINIMUM PEKERJA DI UU CIPTA
KERJA
Usai Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja disahkan, aksi penolakan dari serikat
pekerja terus terjadi di sejumlah daerah.
Serikat buruh tidak setuju karena salah satu isi dari Undang-Undang ini adanya ketentuan UMK
berubah yang isinya adalah menghapus ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Dilansir dari Kompas.Com, beberapa serikat pekerja menolak Omnibus Law Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR di Jakarta, pada Senin (5/10/2020).
804
