Page 808 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 808
Menurut Ida, saat Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menunda pembahasan klaster
ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja pada 24 April 2020, Kemenaker memanfaatkan momentum
itu untuk mengundang perwakilan serikat pekerja/buruh dan APINDO yang tergabung dalam
Tripartit Nasional demi memperdalam rumusannya.
Hasil dari pendalaman oleh Tripartit tersebut kemudian menjadi dasar pembahasan RUU Cipta
Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan, yang disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada
Senin (5/10) kemarin. Ida menyadari terdapat pro dan kontra terkait Omnibus Law UU Cipta
Kerja.
Ia menyebut hal itu merupakan hal wajar dalam dinamika sosial dan demokrasi. Namun, pada
akhirnya pemerintah harus memutuskan dan menyiapkan draf yang akan dibahas bersama DPR.
"Kami semampu mungkin berusaha keras mendekatkan pandangan antara teman-teman serikat
pekerja/buruh dengan teman-teman pengusaha," katanya.
Ida mengatakan pada akhirnya akomodasi pandangan itu didengarkan dengan baik oleh DPR.
Dia juga memberikan apresiasi kepada DPR Yang menyiarkan secara terbuka proses
pembahasan RUU Cipta Kerja termasuk klaster ketenagakerjaan.
807
