Page 803 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Pemuka Agama se-Indonesia sepakat untuk secara tegas menolak Undang-undang Omnibus
Law Cipta Kerja yang ( Ciptaker ) baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin
(5/10) kemarin.

Sebagian dari mereka bahkan ada yang menjadi inisiator pembuatan petisi daring yang per
Selasa (6/10) pukul 14.20 WIB sudah ditandatangani 827 ribu lebih orang.

Ketua Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Mery Kolimon yang merupakan salah
satu inisiator menyatakan kesiapannya dalam mendorong masyarakat untuk melakukan
melakukan gugatan terhadap undang-undang kontroversial itu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sangat penting bahwa kita menempuh proses-proses, kalau sekarang menjadi UU maka masih
dimungkinkan kalau secara konstitusional untuk judicial review ," kata Mery dalam diskusi
daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Fraksi Rakyat ID, Selasa (6/10).

Mery pun mengecam langkah yang dilakukan dewan legislatif ini. Sebab, menurutnya, beberapa
poin dalam UU Ciptaker ini berisiko meresahkan warga, merugikan lingkungan, dan juga
melanggar HAM. Sehingga, sambungnya, wajar bilamana gelombang aksi penolakan menggeliat
dari lintas sektor.

"Kami mendorong masyarakat sipil menempuh proses Judicial Review UU Ciptaker demi hal yang
sangat mendasar bagi kehidupan bangsa, keadilan sosial dan juga bagi kelestarian hidup,"
sambungnya.

Mery juga mengaku heran sebab beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan
seperti RUU Penghapusan kekerasan seksual malah tidak segera dibahas DPR. Padahal,
menurutnya, urgensi RUU PKS dibutuhkan dari dulu hingga sekarang.

Lebih lanjut, Mery menyebut UU Ciptaker ini sudah memangkas hak-hak buruh atau pekerja.
Sebab, nantinya pekerja akan diupah semurah mungkin dengan penghitungan upah per jam dan
dilegalkannya pembayaran upah di bawah standar minimum di sebagian sektor ketenagakerjaan.

"Sebagai aktivis perempuan kami juga melihat RUU yang sekarang menjadi UU ini akan makin
memperkuat kerentanan pekerja perempuan," kata Mery.

Masih dalam diskusi daring yang sama, Cendekiawan Islam Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil)
mengaku prihatin atas kejadian yang terjadi dalam beberapa tempo terakhir ini. Menurutnya,
sudah sepatutnya wakil rakyat mendengarkan suara rakyat dalam memutuskan sebuah
kebijakan.

Namun, alih-alih melakoni kewajiban itu, wakil rakyat malah memangkas ruang penghidupan
kelompok nelayan, tani, dan masyarakat adat atas nama kepentingan pembangunan dan
ekonomi.
"Akhir-akhir ini dalam beberapa tahun terakhir, DPR semakin tidak bisa dengar suara rakyat
sendiri, bagi saya ini merupakan penyelewengan kekuasaan," kata pria yang juga dikenal sebagai
menantu Kiai NU KH Mustofa Bisri (Gus Mus) tersebut.

Ulil mengatakan di saat-saat seperti inilah, para pemuka agama harus hadir dalam memberikan
koreksi dan peringatan kepada para pemimpin rakyat.

Pemuka agama juga harus mengetahui seluk beluk permasalahan yang pada akhirnya merugikan
umat.

"Tugas kaum beragama bukan memberikan legitimasi kepada orang-orang yang punya
kekuasaan besar, baik politik, ekonomi, dan budaya. Tugas orang beragama adalah
menyuarakan suara kenabian yaitu suara prosetif," kata dia.
802