Page 799 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul UU Cipta Kerja Dinilai Bikin Buruh Rentan Terkena PHK, Ini Jawaban
Menaker
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4375246/uu-cipta-kerja-dinilai-
bikin-buruh-rentan-terkena-phk-ini-jawaban-menaker
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-10-06 16:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sangat prematur apabila secara tergesa-gesa
kita menyimpulkan bahwa UU Cipta Kerja akan rentan terhadap PHK pekerja/buruh. Padahal
semangat yang dibangun dalam RUU Cipta Kerja ini justru untuk memperluas penyediaan
lapangan kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan bagi pekerja/buruh, utamanya
perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK melalui program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP)

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bagaimana meyakinkan para buruh untuk
menerima RUU Cipta Kerja agar tujuan utama RUU memulihkan ekonomi tercapai?. Terdapat 2
(dua) hal penting yang dilakukan oleh Pemerintah

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Utamanya unsur pekerja/buruh dan pengusaha
dengan dibantu jejaring kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah, khususnya
dinas-dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di daerah

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Hal ini untuk meyakinkan kepada
pekerja/buruh bahwa amanat perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh sebagaimana diatur
dalam UU Cipta Kerja dapat segera dijalankan

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terdapat penegasan variabel dan formula
dalam penetapan Upah Minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu,
ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota tetap dipertahankan

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) RUU Cipta Kerja semakin mempertegas
pengaturan mengenai upah proses bagi pekerja/buruh selama PHK masih dalam proses
penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (incraht). Hal ini sebagaimana amanat Putusan MK No.37/PUU-
IX/2011

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu
istirahat tetap diatur seperti UU eksisting (UU 13/2003) dan menambah ketentuan baru
mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu
798