Page 801 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 801
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan RUU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak
dan perlindungan upah bagi pekerja/buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan
eksisting (UU 13/2003 dan PP 78/2015) dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah
yang baru.
"Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan Upah Minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, ketentuan mengenai Upah Minimum
Kabupaten/Kota tetap dipertahankan," kata Ida dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa
(6/10/2020).
Jelasnya, dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan Upah Minimum dimaksud, maka
RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran Upah Minimum.
Disamping itu, dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh serta
meningkatkan pertumbuhan sektor Usaha Mikro dan Kecil, maka RUU Cipta Kerja mengatur
ketentuan pengupahan bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil. "RUU Cipta Kerja semakin
mempertegas pengaturan mengenai "upah proses" bagi pekerja/buruh selama PHK masih dalam
proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (incraht). Hal ini sebagaimana amanat Putusan MK No.37/PUU-
IX/2011," jelasnya.
Selain itu, RUU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi
pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang menjadi dasar dalam penyusunan
perjanjian kerja. Disamping itu, RUU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa
kompensasi kepada pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWT.
"Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat tetap diatur seperti UU eksisting (UU
13/2003) dan menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat
pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu," ujarnya.
Menurut Ida, hal itu untuk mengakomodir tuntutan perlindungan pekerja/buruh pada bentuk-
bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang
secara dinamis.
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih, mengutarakan sikap
kekecewanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut, dianggal terlalu cepat dan sangat merugikan
buruh di tengah kondisi terjadi sekarang ini. "Pasti kami sangat kecewa sekali, kita marah, ingin
nangis, ini kekecewaan yang luar biasa buat buruh dan pekerja yang masih bekerja di pabrik,"
kata dia saat dihubungi, Senin (5/10/2020).
Dia menuturkan, dengan disahkannya UU Cipta Kerja semakin menunjukan keyakinan bahwa
sebetulnya pemerintah dan DPR tidak berpihak kepada rakyat. Keduanya, justru berpihak kepada
pihak-pihak tertentu seperti korporasi dan pemilik modal. "Mereka yang punya uang punya
kuasa, jadi sbgai negara yang punya cita-cita tetapi secara hukum tidak mendapatkan itu denga
diberlakunya ominus law," kata dia.
Menurutnya, sikap DPR hari ini betul-betul tidak mendengarkan aspriasi dari rakyat yang setiap
menit melakaukan upaya untuk menggunakan ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi.
"Tetapi betul-betul mengecewakan," singkat dia.
Dalam pandangannya, kehadiran UU Cipta Kerja akan sangat mengerikan. Sebab UU ini akan
memberikan ruang yang sangat panjang untuk mengekspoitasi rakyar dan alam. "Jadi sebetulnya
pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan genrasi akan datang. Jadi
pemeritnah mewariskan bukan kebaikan tapi kehancuran untuk rakyatnya sendiri, per har ini,"
tandas dia.
800
