Page 810 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

menerima banyak masukan dari Panja DPR sehingga menghasilkan perubahan rumusan
ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan

Ringkasan

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Surabaya, sekaligus Koordinator Aliansi Pekerja Buruh se-
Surabaya, Dendy Prayitno mengatakan, pihaknya mendorong agar Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menerbitkan Perppu mencabut UU Cipta Kerja . Serikat pekerja menganggap, DPR RI
terlalu cepat mengesahkan UU Cipta Kerja tersebut. Oleh karena itu, melalui para anggota
legislatif di DPRD Jatim, buruh menyampaikan aspirasinya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja telah
dijalankan secara Tripartit dan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang terkait. Dia
menuturkan, Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya telah
melibatkan partisipasi publik, baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat
buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta
lembaga lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).

DEMO BURUH DI SURABAYA TUNTUT PRESIDEN JOKOWI CABUT UU CIPTA KERJA

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Surabaya, sekaligus Koordinator Aliansi Pekerja Buruh se-
Surabaya, Dendy Prayitno mengatakan, pihaknya mendorong agar Presiden Joko Widodo
(Jokowi) menerbitkan Perppu mencabut UU Cipta Kerja .

"Tuntutan hari ini agar Presiden Jokowi membuat Perppu mencabut UU Omnibus Law, yang
meresahkan dan merugikan rakyat pada umumnya," kata Dendy di depan gedung DPRD Jatim,
Selasa (6/10/2020).

Serikat pekerja menganggap, DPR RI terlalu cepat mengesahkan UU Cipta Kerja tersebut. Oleh
karena itu, melalui para anggota legislatif di DPRD Jatim, buruh menyampaikan aspirasinya.

"Kita ingin menyampaikan aspirasi supaya di dengar jajaran DPRD Jawa Timur. Karena begitu
cepatnya DPR RI, tanggal 5 kemarin digedok," ujar dia.
Tak hanya itu, Dendy mengatakan gelombang aksi akan terus dilakukan para pekerja di
Surabaya pada 7 Oktober 2020, dan puncaknya pada 8 Oktober 2020.

"Tanggal 8 InsyaAllah akan seluruh pekerja akan hadir di sini, jumlahnya ribuan. Masyarakat
yang berani menyampaikan benar adalah benar, salah adalah salah, mari tanggal 8 kita
sampaikan serentak," ujar dia.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan tersebut dicapai dalam sidang pripurna
pembicaraan tingkat II atas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Cipta Kerja.

Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, dari sembilan fraksi, enam diantaranya
menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Kemudian 1 fraksi menerima dengan
catatan, dan dua diantarang menolak.

"Mengacu pada pasal 164 maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!,"
kata dia dalam sidang rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.

809