Page 814 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 814
Menurut Ida, hal tersebut mengacu pada amanat putusan MK No.37/PUU-IX/2011.
"Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK,
RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP),"
paparnya.
Ida mengungkap ada beberapa manfaat dari JKP.
Pertama , uang tunai.
Kedua , akses informasi pasar kerja.
Ketiga , pelatihan kerja.
Sebelumnya, pemerintah mengubah ketentuan uang penggantian hak bagi pekerja yang terkena
PHK dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Dalam Pasal 156 ayat (4)
bagian Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja, hanya ada dua jenis uang penggantian hak yang
diwajibkan kepada pengusaha.
Pertama , uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
Kedua, biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat dimana
mereka diterima bekerja.
Di luar itu, uang penggantian hak yang wajib diberikan kepada buruh masuk ke dalam kategori
'hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama'.
Sementara itu, dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada tiga
jenis uang penggantian hak yang wajib diterima bagi pekerja yang terkena PHK.
Pertama , uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.
Kedua , uang pengganti biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke
tempat di mana diterima bekerja.
Ketiga , uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan 15
persen dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat.
Di luar itu, ada pula uang pengganti yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
813
