Page 816 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 816
SERIKAT BURUH INTERNASIONAL TURUT KRITISI OMNIBUS LAW UU CIPTA KERJA
Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR, Senin
(5/10/2020), diwarnai sejumlah protes dari masyarakat, teurutama para buruh dan pekerja.
Mereka menuntut agar undang-udang ini dibatalkan karena banyak memuat aturan yang
merugikan para buruh atau pekerja.
Selain gelombang protes dari dalam negeri, sejumlah organisasi buruh internasional juga
mengkritisi aturan tersebut. Salah satunya Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC).
Disebut bisa meningkatkan kemiskinan Melalui laman resmi ITUC , Sekretaris Jenderal, Sharan
Burrow mengatakan UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI bisa menggangu terhadap
program Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan yang digagas oleh
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Undang-undang yang luas dan kompleks ini merupakan serangan terhadap Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs) oleh pemerintah Indonesia. Ini akan sangat
meningkatkan kemiskinan dan menyebabkan kerusakan lingkungan demi menenangkan
perusahaan multinasional," sebut Burrow.
Di sisi lain, keputusan yang diambil di tengah peliknya penanganan pandemi Covid-19 di
Indonesia juga menjadi sorotan tersendiri.
Pemerintah disebut semakin menyulitkan masyarakat, dan justru hanya akan menguntungkan
pihak asing.
"Sungguh mengejutkan bahwa ketika Indonesia, seperti negara lain, tengah menghadapi
pukulan akibat pandemi Covid-19, pemerintah justru bisa lebih mempersulit kehidupan
masyarakat dan menghancurkan mata pencaharian mereka (dengan UU Cipta Kerja) sehingga
perusahaan asing dapat mengambil kekayaan dari negara," ungkap dia.
Di dalam UU Cipta Kerja di antaranya disebutkan adanya ketentuan yang akan memotong upah
pekerja, menghapus ketentuan cuti tertentu, dan merusak keamanan kerja.
Skala, kompleksitas, dan isi dari UU tersebut bahkan dikatakan sebagai pelanggaran tanggung
jawab menurut hukum HAM internasional.
"Penghapusan hak-hak tenaga kerja, mencabut perlindungan lingkungan, privatisasi listrik, dan
ketentuan lain dalam undang-undang, termasuk pendidikan akan berdampak buruk pada
keluarga dan rumah tangga, menghambat transisi ke energi terbarukan, dan menaikkan harga
listrik," jelas Burrow.
Menyerukan untuk dicabut Burrow menambahkan, menyerahkan kendali pada perusahaan asing
bukanlah cara memulihkan ekonomi dan ketahanan yanng diperlukan di tengah pandemi, di
negara dengan dampak terparah di Asia Timur ini.
ITUC menyerukan pemerintah Indonesia segera mencabut undang-undang kontroversial ini,
kemudian mengadakan diskusi dengan serikat pekerja untuk membahas setiap perubahan
ketentuan ketenagakerjaan yang dibuat.
Selain organisasi buruh, organisasi lingkungan yang dengan keras menentang UU ini salah
satunya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).
Mengutip pemberitaan Kompas.com sebelumnya, Ketua Desk Politik Walhi, Khalisa Khalid
mengatakan, pihaknya menyesalkan sikap DPR dan pemerintah yang meloloskan RUU ini
menjadi UU.
815
