Page 819 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Salah satu bab dalam UU Cipta Kerja yang disoroti adalah mengenai ketenagakerjaan. Kaum
buruh merasa beleid ini berpihak ke pemodal dan 'menghisap' para pekerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan pihaknya bersama
puluhan serikat buruh lainnya akan melakukan mogok nasional mulai 6 hingga 8 Oktober 2020.

Dalam aksi mogok nasional, buruh menyuarakan tolak omnibus law RUU Cipta Kerja, antara lain
tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, dan nilai pesangon tidak berkurang.

Selain itu, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada
outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak
boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan
pensiun.

"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap
sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," tegas Iqbal melalui keterangan tertulisnya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa proses penyusunan UU
Cipta Kerja atau omnibus law sejatinya telah melibatkan partisipasi publik.

Baik unsur pekerja atau buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha,
kementerian atau lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga lainnya,
seperti International Labour Organization (ILO).

"Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja saat ini merupakan inti sari
dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD), Rembug Tripartit (pemerintah,
pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi ketenagakerjaan
yang krusial," ujar Ida.

Berikut pasal-pasal kontroversial dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja: Pasal 59 Pasal 59
tidak mengatur batas waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Padahal dalam Undang-
undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur PKWT terhadap pekerja maksimal
dilakukan selama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling
lama satu tahun.

Dalam Bab Ketenagakerjaan Pasal 59 Ayat 4 UU Cipta Kerja disebutkan ketentuan lebih lanjut
mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu, dan batas waktu perpanjangan
PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 79 Pasal 79 Ayat 2 dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja menyebutkan pekerja atau
buruh paling sedikit mendapatkan waktu istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja
dalam satu Minggu.

Sedangkan dalam UU Ketenagakerjaan diatur pekerja atau buruh mendapatkan istirahat
mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu atau dua hari untuk lima hari kerja
dalam satu minggu.

Pasal 88 Pasal 88 Ayat 3 dalam Bab Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja menyebut kebijakan
pengupahan meliputi tujuh komponen, antara lain upah minimum, struktur dan skala upah, upah
kerja lembur, upah tak masuk kerja dan atau tidak melakikan pekerjaan karena alasan tertentu,
bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat dperhitungkan dengan upah, dan upah
sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.
Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan pengupahan diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

818