Page 822 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 822
menerima banyak masukan dari Panja DPR sehingga menghasilkan perubahan rumusan
ketentuan dalam klaster ketenagakerjaan
Ringkasan
Ratusan elemen buruh dari berbagai organisasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Surabaya, mendesak pemerintah
dan DPR mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ( UU Cipta Kerja ). Selain berorasi dari
atas mobil komando dan membagikan selebaran terkait pernyataan sikap penolakan terhadap
UU Cipta Kerja , para buruh juga membawa tujuh poin tuntutan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja telah
dijalankan secara Tripartit dan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang terkait. Dia
menuturkan, Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya telah
melibatkan partisipasi publik, baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat
buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta
lembaga lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).
DESAK CABUT UU CIPTA KERJA, BURUH JATIM BAWA TUJUH POIN TUNTUTAN
Ratusan elemen buruh dari berbagai organisasi seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Surabaya, mendesak pemerintah
dan DPR mencabut Undang-Undang (UU) Cipta Kerja ( UU Cipta Kerja ).
Selain berorasi dari atas mobil komando dan membagikan selebaran terkait pernyataan sikap
penolakan terhadap UU Cipta Kerja , para buruh juga membawa tujuh poin tuntutan.
"Ayo kita bersama-sama memperjuangkan nasib kita ke depan. Tanggal 8 besok harus lebih
banyak perwakilannya," ujar salah seorang koordinator dari mobil komando di depan kantor
DPRD Jatim, Selasa (6/10/2020).
Sementara itu, Juru Bicara KSPI Jatim, Nurudin Hidayat mengatakan, agenda aksi menolak UU
Cipta Kerja dimulai 6 Oktober 2020 di berbagai daerah di Jawa Timur (Jatim).
"Sesuai kesepakatan serikat buruh, aksi hari ini dipusatkan di daerah masing-masing kabupaten
maupun kota. Mulai dari kawasan industri untuk mensosialisasikan bahwa tanggal 8 kita mogok
massal mendesak pemerintah dan DPR mencabut UU Cipta Kerja ," ujar Nurudin.
Nurudin berharap, aksi pada 8 Oktober 2020 bisa diikuti seluruh elemen buruh di Jatim. Selain
itu, pihaknya juga terus konsolidasi dengan elemen lain termasuk elemen mahasiswa. "Kami
memperluas konsolidasi bersama elemen rakyat lainnya. Karena Omnibuslaw ini
menyengsarakan seluruh lapisan rakyat," ujar dia.
Berikut ini tujuh poin tuntutan buruh pada UU Cipta Kerja:
1. UMK Dibuat Bersyarat Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibuat bersyarat memerhatikan
laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
dihapus dalam RUU Cipta Kerja.
2. Pesangon Dikurangi Menjadi 25 Kali Upah Buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari
32 kali upah menjadi 25 kali upah yang mana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar
BPJS Ketenagakerjaan. Kita patut mempertanyakan dari mana BPJS mendapat sumber dana
821
