Page 823 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

untuk membayar pesangon?, kemungkinan dana tersebut akan dipotongkan dari upah kita setiap
bulannya untuk iuran pesangon.
3. Kontrak Kerja Seumur Hidup Jika kontrak kerja (PKWT) dilakukan tanpa ada batasan waktu
dan jenis pekerjaan yang boleh dikontrak, maka dapat dipastikan pekerja/buruh yang bekerja
puluhan tahun lamanya jika terPHK tidak akan mendapatkan pesangon.

4. Baru Dapat Kompensasi Jika Minimal Bekerja Selama 1 Tahun Dalam RUU Cipta Kerja
disebutkan, buruh kontrak yang mendapat kompensasi adalah yang memiliki masa kerja minimal
1 tahun. Pertanyaannya, bagaiamana kalau pengusaha hanya mengontrak buruh di bawah satu
tahun?, semisal 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali kontrak kerjanya. Berarti buruh kontrak tidak
akan mendapatkan konpensasi.

5. Outsourcing Seumur Hidup dan Tanpa Batasan Dalam peraturan sebelumnya (UU No.
13/2003) penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya dibatasi untuk jenis-jenis pekerjaan yang
bersifat penunjang saja. Namun, dalam RUU Cipta Kerja ini batasan-batasan tersebut
dihilangkan, sehingga semua jenis pekerjaan dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Tentu hal
tersebut tidak memberikan kepastian jenjang karir dalam perusahaan.

6. Waktu Kerja yang Eksploitatif Waktu kerja dalam RUU Cipta Kerja diatur lebih fleksibel untuk
pekerjaan paruh waktu menjadi paling lama 8 jam per hari atau 40 jam per minggu. Sedangkan
untuk pekerjaan khusus seperti di sektor migas, pertambangan, perkebunan, pertanian dan
perikanan dapat melebihi 8 jam per hari.

7. Tidak Ada Hak Cuti Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak
upahnya atas cuti tersebut hilang. Cuti panjang dan hak cuti panjang juga hilang.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan tersebut dicapai dalam sidang pripurna
pembicaraan tingkat II atas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Cipta Kerja.
Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, dari sembilan fraksi, enam diantaranya
menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Kemudian 1 fraksi menerima dengan
catatan, dan dua diantarang menolak.

"Mengacu pada pasal 164 maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!,"
kata dia dalam sidang rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2020.

Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut
baik dan mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
ketua dan wakil ketua panitia kerja RUU Cipta Kerja, badan legislatif, legislasi DPR, yang telah
melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang
konstruktif.

"Alhamdulillah sore ini undang undang tersebut diketok oleh DPR," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, rapat kerja
Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang
(RUU) Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna.

"RUU Cipta Kerja disetujui untuk pengambilan keputusan di tingkat selanjutnya," kata Supratman
saat memimpin rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I dengan pemerintah di Jakarta,
Dalam rapat tersebut sebanyak tujuh fraksi melalui pandangan fraksi mini fraksi telah menyetujui
yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem,
Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan.

822