Page 825 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Banyak Dipermasalahkan, Ini Aturan Upah Minimum Pekerja di UU
Cipta Kerja
Nama Media jabar.tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/10/06/banyak-dipermasalahkan-ini-
aturan-upah-minimum-pekerja-di-uu-cipta-kerja
Jurnalis Seli Andina Miranti
Tanggal 2020-10-06 15:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Pasal 89 ayat (1) (None) Upah minimum sebagai dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3)
huruf a dapat terdiri dari atas upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota,
upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota

null - ayat (2) Pasal 88C (None) Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota
dengan syarat tertentu,
null - ayat (5) (None) Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi,

Ringkasan

UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPRD di Jakarta, Senin (5/10/2020) menimbulkan
gelombang penolakan besar-besaran di berbagai tempat di Indonesia. Puluhan ribu buruh turun
ke jalan untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja . Dilansir dari Kompas.com, Serikat buruh
menilai UU Cipta Kerja menghapus ketentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah
Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

BANYAK DIPERMASALAHKAN, INI ATURAN UPAH MINIMUM PEKERJA DI UU CIPTA
KERJA

UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPRD di Jakarta, Senin (5/10/2020) menimbulkan
gelombang penolakan besar-besaran di berbagai tempat di Indonesia.
Puluhan ribu buruh turun ke jalan untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja .

Dilansir dari Kompas.com, Serikat buruh menilai UU Cipta Kerja menghapus ketentuan Upah
Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).

824