Page 828 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 828
itu, sehingga semua akan bisa mengerti," kata Ganjar, usai acara Penganugrahan Siddhakarya
di Hotel Pesona, Selasa (6/10).
Ganjar mengatakan, komunikasi sejak awal akan lebih baik untuk seluruh pihak. Dia juga
menyampaikan bahwa pihaknya membuka ruang diskusi untuk itu dan mengapresiasi seluruh
pihak yang tak menggelar aksi.
"Saya menyampaikan terimakasih karena kerumunan-kerumunan tidak diciptakan," katanya.
Namun begitu, Ganjar juga mendukung langkah pengajuan gugatan judicial review terhadap
UU Cipta Kerja. Sehingga, lanjut Ganjar, dengan ini bisa terjadi komunikasi melalui jalur hukum
dan politik.
"Dan komunikasi atau jalur hukum, jalur politik untuk mereka bisa berkomunikasi, untuk mereka
bisa membawa hak-haknya secara konstitusional mendapatkan ruang yang bagus. Cara ini
menurut saya cara yang baguslah prosedurnya," kata Ganjar.
Sebagai informasi, DPR telah mensahkan RUU Cipta Kerja, Senin (5/10). Untuk itu, Konfederasi
Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (KSP BUMN) segera mengajukan gugatan judicial
review terhadap Undang-Undang Cipta kerja. Gugatan tersebut akan dilayangkan melalui
Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua Umum SP BUMN Ahmad Irfan Nasution mengatakan sejumlah konfederasi serikat pekerja
memang telah memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR terkait draf RUU Cipta Kerja
tersebut. Namun, masih terdapat pasal-pasal yang merugikan pekerja sehingga pihaknya akan
membentuk advokasi dan mengajukan gugatan judicial review.
827
