Page 830 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 830
Namun, ia mengklaim secara garis besar pemerintah dan DPR telah menampung aspirasi para
pekerja dan buruh dalam UU tersebut.
"Karena sudah banyak yang diakomodasi, mogok menjadi tak relevan. Lupakanlah rencana itu.
Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami, dan anak-anak di rumah. Mereka
wajib kita jaga agar tetap sehat," kata Ida.
"Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya
percaya kita bisa menemukan jalan tengah yang saling memenangkan. Kita sedang berupaya
menyalakan lilin, bukan menyalahkan kegelapan," ujar politisi PKB ini.
Ia pun menyatakan pemerintah bersama DPR tetap mengesahkan Rancangan Undang-undang
(RUU) Cipta Kerja menjadi UU lantaran mencari keseimbangan antara para pekerja dengan
mereka yang masih menganggur.
"Saya berusaha mencari titik keseimbangan antara melindungi yang telah bekerja dan memberi
kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan
kebanggaan," tutur Ida.
Klaim Menaker ini tidak sesuai dengan isi dan ketentuan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja.
Sejumlah aturan malah memperlihatkan hak pekerja yang semakin berkurang. Misalnya, UU
Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
atau pekerja kontrak. Pekerja kini bisa dikontrak tanpa batas waktu.
Ketentuan baru ini berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk
mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Kemudian, hak pekerja mendapatkan hari
libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dipangkas.
Bahkan, ada aturan yang menghapus sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah
sesuai ketentuan.
829
