Page 834 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 834
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja (KSP) BUMN berkomitmen untuk terus mengawal Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang
(UU). Sebab, ada beberapa pasal yang dinilai merugikan bagi pekerja/buruh di seluruh
Indonesia. Namun demikian, Sekretaris Jenderal KSP BUMN Achmad Yunus menyatakan,
pihaknya masih bingung dengan poin-poin yang tercantum dalam UU Cipta Kerja. Itu lantaran
serikat pekerja yang dibawahinya belum mendapat salinan resminya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara sempat menyampaikan, UU
Cipta Kerja yang telah diputuskan sebentar lagi bakal diedarkan. Dia mengatakan, pemerintah
akan fokus dalam operasionalisasi aturan tersebut untuk bisa mencapai tujuan utamanya dalam
menarik investasi dan membuka lapangan kerja.
SUDAH DISAHKAN, SERIKAT PEKERJA BELUM TERIMA SALINAN RESMI UU CIPTA
KERJA
Konfederasi Serikat Pekerja (KSP) BUMN berkomitmen untuk terus mengawal Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang
(UU). Sebab, ada beberapa pasal yang dinilai merugikan bagi pekerja/buruh di seluruh
Indonesia.
Namun demikian, Sekretaris Jenderal KSP BUMN Achmad Yunus menyatakan, pihaknya masih
bingung dengan poin-poin yang tercantum dalam UU Cipta Kerja. Itu lantaran serikat pekerja
yang dibawahinya belum mendapat salinan resminya.
"Sampai dengan hari ini kami belum mendapatkan salinan resmi UU yang telah disetujui DPR.
Banyak versi. Antara RUU dengan UU-nya saja beda," kata Yunus kepada Liputan6.com , Selasa
(6/10/2020).
Yunus mengaku, dirinya belum bisa mempelajari UU Cipta Kerja lebih mendalam karena belum
mendapatkan informasi seputar perubahan apa saja yang ada di dalam aturan baru ini.
"Terus terang kami belum membaca ribuan pasalnya karena belum dapat diakses UU yang sudah
disahkan seperti apa," ujar dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara sempat menyampaikan, UU
Cipta Kerja yang telah diputuskan sebentar lagi bakal diedarkan. Dia mengatakan, pemerintah
akan fokus dalam operasionalisasi aturan tersebut untuk bisa mencapai tujuan utamanya dalam
menarik investasi dan membuka lapangan kerja.
Suahasil pun mengajak warganet atau netizen untuk memantau dan mempelajari Rancangan
Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI dalam rapat
paripurna Senin, 5 Oktober 2020 kemarin.
Menurut dia, masyarakat kini bisa dengan mudah melihat rincian UU Cipta Kerja secara digital di
berbagai platform media sosial.
"Kemarin telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR, bahwa pembahasan Undang-Undang
Cipta Kerja yang berlangsung selama ini disiarkan secara langsung melalui YouTube dan melalui
media sosial lainnya, berarti pembahasannya bisa diikuti," tuturnya dalam pembukaan Indonesia
Knowledge Forum (IKF) 2020 yang digelar virtual, Selasa (6/10/2020).
"Dengan pembahasan yang bisa diikuti tersebut, berarti sekarang jejaknya di media sosial pasti
masih ada. Kalau mau diperhatikan lebih lanjut bisa dilihat," imbuh dia.
833
