Page 835 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 835
Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Jumisih, mengutarakan sikap
kekecewanya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan RUU Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang. Pengesahan tersebut, dianggal terlalu cepat dan sangat merugikan
buruh di tengah kondisi terjadi sekarang ini.
"Pasti kami sangat kecewa sekali, kita marah, ingin nangis, ini kekecewaan yang luar biasa buat
buruh dan pekerja yang masih bekerja di pabrik," kata dia saat dihubungi, Senin (5/10/2020).
Dia menuturkan, dengan disahkannya UU Cipta Kerja semakin menunjukan keyakinan bahwa
sebetulnya pemerintah dan DPR tidak berpihak kepada rakyat. Keduanya, justru berpihak kepada
pihak-pihak tertentu seperti korporasi dan pemilik modal.
"Mereka yang punya uang punya kuasa, jadi sbgai negara yang punya cita-cita tetapi secara
hukum tidak mendapatkan itu denga diberlakunya ominus law," kata dia.
Menurutnya, sikap DPR hari ini betul-betul tidak mendengarkan aspriasi dari rakyat yang setiap
menit melakaukan upaya untuk menggunakan ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi.
"Tetapi betul-betul mengecewakan," singkat dia.
Dalam pandangannya, kehadiran UU Cipta Kerja akan sangat mengerikan. Sebab UU ini akan
memberikan ruang yang sangat panjang untuk mengekspoitasi rakyar dan alam.
"Jadi sebetulnya pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan genrasi
akan datang. Jadi pemeritnah mewariskan bukan kebaikan tapi kehancuran untuk rakyatnya
sendiri, per har ini," tandas dia.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Kesepakatan tersebut dicapai dalam sidang paripurna
pembicaraan tingkat II atas pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Cipta Kerja di
Gedung DPR RI Jakarta.
Wakil Ketua DPR, Aziz Syamsuddin mengatakan, dari sembilan fraksi, enam diantaranya
menerima RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Kemudian satu fraksi menerima dengan
catatan, dan dua diantaranya menolak.
"Mengacu pada pasal 164 maka pimpinan dapat mengambil pandangan fraksi. Sepakat? Tok!,"
kata dia dalam sidang rapat paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/10).
Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut
baik dan mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
ketua dan wakil ketua panitia kerja RUU Cipta Kerja, badan legislatif, legislasi DPR, yang telah
melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang
konstruktif.
"Alhamdulillah sore ini undang undang tersebut diketok oleh DPR," kata dia.
Dwi Aditya Putra Merdeka.com.
834
