Page 839 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Tanggapi Aksi Buruh Mogok Kerja, Menaker Ida: Pertimbangkan
Ulang, Baca Secara Utuh RUU Cipta Kerja
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/06/tanggapi-aksi-
buruh-mogok-kerja-menaker-ida-pertimbangkan-ulang-baca-secara-
utuh-ruu-cipta-kerja
Jurnalis Inza Maliana
Tanggal 2020-10-06 15:20:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pandemi covid masih tinggi, masih belum
ada vaksinnya

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena situasi jelas tidak memungkinkan
untuk turun ke jalan, untuk berkumpul.
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pertimbangkan ulang rencana mogok itu.
Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada undang-undang lama

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) ujar Said Iqbal. Said menjelaskan, aksi mogok
kerja tersebut akan diikuti buruh yang bekerja di sektor kimia, energi, pertambangan. UU Cipta
Kerja Pangkas Sejumlah Hak Pekerja, Libur 2 Hari dalam Seminggu Dihapus Tekstil, garmen,
sepatu, otomotif, komponen elektronik serta industri besi dan baja. Kemudian, diikuti buruh di
sektor farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen.
Serta telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, hingga perbankan.
Adapun, puluhan kota di berbagai Indonesia akan ikut menggelar aksi mogok kerja ini Said
menyatakan, aksi mogok nasional ini didasarkan pada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000.
Perbandingan UU Cipta Kerja yang Baru DIsahkan dengan UU Ketenagakerjaan yang Lama
Khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah
merencanakan dan melaksanakan pemogokan

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Selain itu, dasar
hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM."
"Dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak
Sipil dan Politik,

838