Page 842 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 842
"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU Nomor 39 Tahun
1999 tentang HAM." "Dan UU Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional
tentang Hak-Hak Sipil dan Politik," tegas Said.
Tuntutan para buruh Said menuturkan, dalam mogok kerja tersebut, buruh juga akan
menyuarakan berbagai tuntutan menyusul lahirnya UU Cipta Kerja .
Antara lain, buruh menuntut upah minimum kota (UMK) tanpa syarat dan upah minimum sektoral
kota (UMSK) tidak dihilangkan. Selain itu, buruh meminta nilai pesangon tidak berkurang.
Daftar Pasal Kontroversial UU Cipta Kerja yang Dinilai Rugikan Buruh, 7 Poin Ini Jadi Sorotan
Buruh juga menolak adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak
seumur hidup.
Kemudian, buruh juga menolak adanya outsourcing seumur hidup, waktu kerja yang eksploitatif
serta hilangnya cuti dan hak upah atas cuti.
Buruh juga menuntut karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapatkan jaminan kesehatan
dan pensiun.
"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha dan TKA harus tetap
sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," terang Said.
841
