Page 838 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Menurut Ida, dalam RUU Cipta Kerja ini, banyak aspirasi para buruh yang telah diakomodir,
seperti PKWT, outsourcing, dan syarat PHK yang masuk dalam UU lama.
Lanjutnya, Ida menyatakan bahwa soal upah juga masih mengakomodir adanya UMK.

Berikut isi lengkap surat terbuka Menaker Ida Fauziyah : Kepada teman-teman serikat
pekerja/serikat buruh "Sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog tentang RUU Cipta Kerja ,
baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal. Aspirasi kalian sudah kami
dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami sertakan menjadi bagian dari
RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari berbagai kalangan." "Saya
berupaya mencari titik keseimbangan antara melindungi yang telah bekerja dan memberi
kesempatan kerja pada jutaan orang yang masih menganggur, yang tak punya penghasilan dan
kebanggaan. Tidak mudah memang, tapi kami perjuangkan dengan sebaik-baiknya." "Saya
paham ada di antara teman-teman yang kecewa atau belum puas. Saya menerima dan mengerti.
Ingatlah, hati saya bersama kalian dan bersama mereka yang masih menganggur." "Terkait
rencana mogok nasional, saya meminta agar dipikirkan lagi dengan tenang karena situasi jelas
tidak memungkinkan untuk turun ke jalan, untuk berkumpul. Pandemi covid masih tinggi, masih
belum ada vaksinnya." "Pertimbangkan ulang rencana mogok itu.

RUU Cipta Kerja ini. Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodir. Soal PKWT,
outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada undang-undang lama. Soal upah juga
masih mengakomodir adanya UMK. Jika teman-teman ingin 100 persen diakomodir, itu tidak
mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang."
"Karena sudah banyak yang diakomodir, maka mogok menjadi tidak relevan. Lupakanlah
rencana itu. Jangan ambil risiko membahayakan nyawa kalian, istri, suami dan anak-anak di
rumah. Mereka wajib kita jaga agar tetap sehat." "Saya mengajak kita kembali duduk bareng.
Dengan semangat untuk melindungi yang sedang bekerja dan memberi pekerjaan bagi yang
masih nganggur. Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog,
bukan di jalanan. Saya percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling
menenangkan. Kita sedang berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan." Link
Download PDF RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang Telah Disahkan Menjadi UU Cipta Kerja KPA
Gugat Omnibus Law UU Cipta Kerja ke MK Isi UU Omnibus Law Cipta Kerja Rancangan Undang-
Undang (RUU) Cipta Kerja telah resmi disahkan oleh DPR menjadi Undang-Undang (UU) pada
Senin (5/10/2020) kemarin.

RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan Presiden dan merupakan RUU Prioritas Tahun
2020 dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020.

Isi RUU Cipta Kerja didukung oleh seluruh partai pendukung koalisi pemerintah.

Sedangkan, dua fraksi menyatakan menolak RUU menjadi UU Cipta Kerja ini, yaitu Partai
Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Tujuh fraksi partai pendukung RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU antara lain Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan
(PPP).

Protes Risiko Lingkungan di UU Cipta Kerja, 35 Investor Kirim Surat ke Presiden Jokowi
Pembahasan RUU Cipta Kerja, Ini Alasan Pimpinan DPR Matikan Mikrofon saat Demokrat
Interupsi .

837