Page 833 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 833
Judul Sudah Disahkan, Serikat Pekerja Belum Terima Salinan Resmi UU Cipta
Kerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4375230/sudah-disahkan-
serikat-pekerja-belum-terima-salinan-resmi-uu-cipta-kerja
Jurnalis Maulandy Rizki Bayu Kencana
Tanggal 2020-10-06 15:20:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Achmad Yunus (Sekretaris Jenderal KSP BUMN) Sampai dengan hari ini kami belum
mendapatkan salinan resmi UU yang telah disetujui DPR. Banyak versi. Antara RUU dengan UU-
nya saja beda
negative - Achmad Yunus (Sekretaris Jenderal KSP BUMN) Terus terang kami belum membaca
ribuan pasalnya karena belum dapat diakses UU yang sudah disahkan seperti apa
positive - Nazara (None) Kemarin telah disampaikan dalam rapat paripurna DPR, bahwa
pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung selama ini disiarkan secara langsung
melalui YouTube dan melalui media sosial lainnya, berarti pembahasannya bisa diikuti
neutral - Nazara (None) Dengan pembahasan yang bisa diikuti tersebut, berarti sekarang
jejaknya di media sosial pasti masih ada. Kalau mau diperhatikan lebih lanjut bisa dilihat
negative - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Pasti kami
sangat kecewa sekali, kita marah, ingin nangis, ini kekecewaan yang luar biasa buat buruh dan
pekerja yang masih bekerja di pabrik
negative - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Mereka yang
punya uang punya kuasa, jadi sbgai negara yang punya cita-cita tetapi secara hukum tidak
mendapatkan itu denga diberlakunya ominus law
positive - Jumisih (Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI)) Jadi sebetulnya
pemerintah sedang mewariskan kehancuran untuk generasi kita dan genrasi akan datang. Jadi
pemeritnah mewariskan bukan kebaikan tapi kehancuran untuk rakyatnya sendiri, per har ini
neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) Alhamdulillah sore ini
undang undang tersebut diketok oleh DPR
832

