Page 844 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 844
Mulai dari perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) seumur hidup, outsourcing , tolak jam kerja
eksploitatif, hingga hak cuti.
Ida pun menegaskan, hal itu menjadi poin-poin positif yang terangkum dalam klaster
ketenagakerjaan Undang-undang Cipta Kerja.
"Terdapat prinsip-prinsip umum yang dipatuhi dalam penyusunan klaster ketenagakerjaan RUU
Cipta Kerja. Pertama, penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil
putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13 Tahun 2003," kata Ida kepada awak media,
Selasa, 6 Oktober 2020.
Kemudian, ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada UU 13/2003. Ida
mengatakan, RUU Cipta Kerja tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi
pekerja/buruh PKWT yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja.
Di samping itu, menurut dia, UU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa
kompensasi kepada pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWT. Syarat-syarat dan perlindungan
hak bagi pekerja atau buruh dalam kegiatan alih daya ( outsourcing ) masih tetap
dipertahankan.
"Bahkan UU Cipta memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh,
apabila terjadi pergantian perusahaan alih daya. Hal ini sesuai dengan amanat putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011," kata Ida.
Di samping itu, lanjut Ida, dalam rangka pengawasan terhadap perusahaan alih daya, RUU Cipta
Kerja juga mengatur syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan alih daya yang terintegrasi
dalam sistem Online Single Submission (OSS).
Sementara itu, ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat tetap diatur seperti UU
eksisting (UU 13 Tahun 2003). Lalu, menambah ketentuan baru mengenai pengaturan waktu
kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu.
"Hal ini untuk mengakomodir tuntutan perlindungan pekerja/buruh pada bentuk-bentuk
hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang secara
dinamis," ujarnya.
Sementara itu, Ida menegaskan, UU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan upah
bagi pekerja/buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan eksisting (UU 13/2003 serta
PP 78/2015). Dan kemudian selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru.
"Terdapat penegasan variabel dan formula dalam penetapan upah minimum berdasarkan
pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, ketentuan mengenai upah minimum
kabupaten/kota tetap dipertahankan. Dengan adanya kejelasan dalam konsep penetapan upah
minimum dimaksud, maka RUU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan
pembayaran upah minimum," katanya.
843
