Page 826 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 826
Ketentuan UMK dan UMSK diatur di Pasal 89 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan .
"Upah minimum sebagai dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri dari atas upah
minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, upah minimum berdasarkan sektor
pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota," isi dari Pasal 89 ayat (1).
Pasal 89 juga menyatakan bahwa upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup
layak. Selain itu, upah minimum juga ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan
rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi/bupati/wali kota.
Adapun komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak, diatur dengan
keputusan menteri.
Lantas bagaimana nasib aturan tersebut du UU Cipta Kerja ? rupanya, Pasal 89 UU
Ketenagakerjaan dihapus.
Namun Pemerintah dan DPR menambahkan 5 pasal yakni Pasal 88A, 88B, 88C, 88D dan 88E di
undang-undang yang menuai polemik itu.
Pada Ayat (1) Pasal 88C tertulis bahwa gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
"Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu," isi dari
ayat (2) Pasal 88C.
Selain itu, upah minimum yang ditentukan oleh gubernur harus berdasarkan kondisi ekonomi
dan ketenagakerjaan.
Tak hanya itu, syarat tertentu pengaturan upah minimum juga mempertimbangkan
pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan.
"Upah minimum kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih tinggi dari
upah minimum provinsi," isi ayat (5) masih dalam pasal yang sama pada Omnibus Law.
Penetapan upah minimum berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, pemerintah
daerah harus menggunakan data yang bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang
statistik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan upah minimum akan diatur dengan
peraturan pemerintah.
Sebelumnya, buruh menyatakan menggelar aksi mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020. Para
pekerja menyerukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja terutama pada klaster
Ketenagakerjaan .
Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, UU Cipta Kerja hanya
merugikan para buruh dan hanya menguntungkan pengusaha.
825
