Page 818 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Mengulas Sejumlah Pasal Kontroversial dalam UU Cipta Kerja
Nama Media okezone.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.okezone.com/read/2020/10/06/337/2289289/mengulas-
sejumlah-pasal-kontroversial-dalam-uu-cipta-kerja
Jurnalis Fahreza Rizky,
Tanggal 2020-10-06 15:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sementara itu, terkait
dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13
Tahun 2003

positive - Ida Fauziyah (Menaker) Rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta
Kerja saat ini merupakan inti sari dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD),
Rembug Tripartit (pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas
beberapa materi ketenagakerjaan yang krusial

Ringkasan

DPR akhirnya mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi
undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020. Cepatnya proses pengesahan beleid ini disorot
banyak pihak. Salah satu bab dalam UU Cipta Kerja yang disoroti adalah mengenai
ketenagakerjaan. Kaum buruh merasa beleid ini berpihak ke pemodal dan 'menghisap' para
pekerja.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa proses penyusunan UU
Cipta Kerja atau omnibus law sejatinya telah melibatkan partisipasi publik. Baik unsur pekerja
atau buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, kementerian atau lembaga,
praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga lainnya, seperti International Labour
Organization (ILO).

MENGULAS SEJUMLAH PASAL KONTROVERSIAL DALAM UU CIPTA KERJA

DPR akhirnya mengesahkan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja menjadi
undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020. Cepatnya proses pengesahan beleid ini disorot
banyak pihak.

817