Page 815 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 815
Judul Serikat Buruh Internasional Turut Kritisi Omnibus Law UU Cipta Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/06/154958565/serikat-
buruh-internasional-turut-kritisi-omnibus-law-uu-cipta-kerja
Jurnalis Luthfia Ayu Azanella
Tanggal 2020-10-06 15:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Sharan Burrow (Sekretaris Jenderal) Undang-undang yang luas dan kompleks ini
merupakan serangan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs) oleh pemerintah
Indonesia. Ini akan sangat meningkatkan kemiskinan dan menyebabkan kerusakan lingkungan
demi menenangkan perusahaan multinasional
negative - Sharan Burrow (Sekretaris Jenderal) Sungguh mengejutkan bahwa ketika Indonesia,
seperti negara lain, tengah menghadapi pukulan akibat pandemi Covid-19, pemerintah justru
bisa lebih mempersulit kehidupan masyarakat dan menghancurkan mata pencaharian mereka
(dengan UU Cipta Kerja) sehingga perusahaan asing dapat mengambil kekayaan dari negara
negative - Sharan Burrow (Sekretaris Jenderal) Penghapusan hak-hak tenaga kerja, mencabut
perlindungan lingkungan, privatisasi listrik, dan ketentuan lain dalam undang-undang, termasuk
pendidikan akan berdampak buruk pada keluarga dan rumah tangga, menghambat transisi ke
energi terbarukan, dan menaikkan harga listrik
neutral - Khalisa Khalid (Ketua Desk Politik Walhi) Keselamatan rakyat dan agenda penyelamatan
lingkungan hidup akan semakin menemui tantangan yang lebih berat, karena sejak awal aturan
ini memang menjadi 'karpet merah' untuk kemudahan investasi, khususnya industri ekstraktif
Ringkasan
- Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang oleh DPR, Senin
(5/10/2020), diwarnai sejumlah protes dari masyarakat, teurutama para buruh dan pekerja.
Mereka menuntut agar undang-udang ini dibatalkan karena banyak memuat aturan yang
merugikan para buruh atau pekerja.
Selain gelombang protes dari dalam negeri, sejumlah organisasi buruh internasional juga
mengkritisi aturan tersebut. Salah satunya Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC).
814
