Page 813 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 813
Judul Penjelasan Menaker soal Aturan PHK dalam UU Cipta Kerja
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201006131514-532-
554921/penjelasan-menaker-soal-aturan-phk-dalam-uu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-06 15:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) RUU Cipta Kerja tetap memberikan ruang
bagi serikat pekerja/serikat buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang
sedang mengalami proses PHK
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kemudian dalam rangka memberikan
jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK, RUU Cipta Kerja mengatur ketentuan
mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan aturan PHK yang terdapat dalam Undang-
undang Cipta Kerja. Menurutnya, UU Ciptaker tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan
dan tata cara PHK. Ida mengklaim pengaturan 'upah proses' bagi pekerja atau buruh saat PHK
masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ( incraht ).
PENJELASAN MENAKER SOAL ATURAN PHK DALAM UU CIPTA KERJA
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan aturan PHK yang terdapat dalam Undang-
undang Cipta Kerja. Menurutnya, UU Ciptaker tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan
dan tata cara PHK.
"RUU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi serikat pekerja/serikat buruh dalam
memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK," ujarnya dalam
keterangan resmi, Selasa (6/10).
Ida mengklaim pengaturan 'upah proses' bagi pekerja atau buruh saat PHK masih dalam proses
penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap ( incraht ).
812
