Page 790 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Secara spesifik, buruh menuntut upah minimum kota (UMK) tanpa syarat dan upah minimum
sektoral kota (UMSK) tidak dihilangkan.
Selain itu buruh meminta nilai pesangon tidak berkurang.

Buruh juga menolak adanya perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak
seumur hidup.

Kemudian, buruh juga menolak adanya outsourcing seumur hidup, waktu kerja yang
eksploitatif, serta hilangnya cuti dan hak upah atas cuti.
Buruh juga menuntut karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan
dan pensiun.

"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap
sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," lanjut Iqbal.

Demo 2 juta buruh Adapun, sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan mengikuti mogok nasional
antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang,
Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogyakarta, Surabaya,
Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.

Berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan,
Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung
Selatan.

Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda,
Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua,
dan Papua Barat.

"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten,
Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan
Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara,
Papua, dan Papua Barat," kata Iqbal.

Untuk diketahui, Melalui Rapat Paripurna hari ini, DPR mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi
undang-undang. UU Cipta Kerja dibahas melalui 64 kali rapat sejak 20 April hingga 3 Oktober
2020. UU ini terdiri atas 15 bab dan 174 pasal.

Hari ini sekaligus merupakan rapat paripurna penutupan Masa Persidangan I 2020-2021.

DPR memasuki masa reses mulai 6 Oktober hingga 8 November.

(*).

789