Page 786 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul Deretan Masalah Tenaga Kerja di RI Sebelum UU Cipta Kerja
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201006133200-532-
554935/deretan-masalah-tenaga-kerja-di-ri-sebelum-uu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-06 16:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law
Cipta Kerja (Ciptaker) pada Senin (5/10). Aturan itu menimbulkan kontroversi karena banyak
pihak tak setuju, khususnya dari kaum buruh. Serikat pekerja menganggap UU Omnibus Law
Cipta Kerja seakan lebih buruk dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Namun, nyatanya masalah ketenagakerjaan juga menumpuk dengan
sebelum UU Omnibus Law Cipta Kerja disahkan. Dengan kata lain, undang-undang itu juga tak
sepenuhnya bisa melindungi pekerja. Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com Masalah
ketenagakerjaan juga datang dari karyawan PT Alpen Food Industry (AFI) produsen es krim
merek Aice terkait dengan PHK karyawan.

DERETAN MASALAH TENAGA KERJA DI RI SEBELUM UU CIPTA KERJA

Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) baru saja mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law
Cipta Kerja ( Ciptaker ) pada Senin (5/10). Aturan itu menimbulkan kontroversi karena banyak
pihak tak setuju, khususnya dari kaum buruh.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan ada sejumlah poin
yang mengurangi kesejahteraan buruh dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja. Beberapa poin
tersebut, antara lain pengurangan pesangon dari 32 kali menjadi 25 kali, penghapusan upah
minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK), dan soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Serikat pekerja menganggap UU Omnibus Law Cipta Kerja seakan lebih buruk dibandingkan
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Namun, nyatanya masalah ketenagakerjaan juga menumpuk dengan sebelum UU Omnibus Law
Cipta Kerja disahkan. Dengan kata lain, undang-undang itu juga tak sepenuhnya bisa melindungi
pekerja.

Berdasarkan catatan CNNIndonesia.com , pembayaran pesangon dan pemutusan hubungan
kerja (PHK) menjadi salah satu masalah yang cukup sering terjadi. Contohnya, eks karyawan PT

785