Page 782 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

panjang hingga 64 kali rapat parlemen dan terbuka secara publik melalui siaran langsung oleh
TV parlemen, media digital, dan media sosial termasuk Youtube.

MENAKER MINTA MASYARAKAT BACA UTUH ISI UU CIPTA KERJA

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengajak semua masyarakat, khususnya para
pekerja dan pengusaha untuk membaca secara utuh isi Undang-Undang Cipta Kerja atau
Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah disahkan melalui paripurna DPR, Senin (5/10/2020). Hal
itu penting untuk menjawab kesalahpahaman yang beredar di publik.

"Saya mengajak masyarakat untuk kembali melihat isi dari semua Undang-Undang Cipta Kerja.
Jangan biarkan distorsi informasi itu berjalan. Lihat kembali, pahami dengan baik, baca dengan
tenang, saya kira ini kuncinya," ungkapnya dalam Morning Talk: Manfaat UU Cipta Kerja Bagi
Pekerja yang disiarkan di BeritaSatu TV , Selasa (6/10/2020).

Pemerintah, kata Ida, akan terus menyampaikan kepada masyarakat seluruh isi undang-undang,
sehingga kekhawatiran di publik terbantahkan. Menurutnya, proses pembahasan UU ini cukup
panjang hingga 64 kali rapat parlemen dan terbuka secara publik melalui siaran langsung oleh
TV parlemen, media digital, dan media sosial termasuk Youtube.

Terkait tidak dilibatkannya pekerja dalam pembahasan di parlemen, menurutnya hal itu sudah
sesuai dengan ketentuan di mana dalam undang-undang disebutkan bahwa pembahasan
dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Meski begitu, pemerintah berada dalam posisi terbuka atas
aspirasi para pekerja.

"Proses penyampaian aspirasi disampaikan ketika sebelum pembahasan itu terjadi dan sedang
terjadi, tetapi tidak ikut sama-sama membahas karena yang berhak membahas undang-undang
itu DPR dan pemerintah. Lalu dimana ruang masyarakat? Itu ketika draf disusun, masyarakat
diberikan kesempatan menyampaikannya ke DPR. Yang penting membuka diri untuk
mendialogkan dan menyusun bersama aturan teknisnya," jelas Ida.

Sementara menyangkut anggapan bahwa UU Cipta Kerja mempermudah tenaga kerja asing
(TKA) masuk ke RI, dia berpendapat hal itu tidak benar. Pasalnya, UU Cipta Kerja memperkuat
undang-undang existing Nomor 13 Tahun 2003 dengan mengacu pembatasan penggunaan
TKA. Pembatasan meliputi hubungan kerja, kompetensi, jabatan tertentu, dan waktu tertentu.
"Jadi, sebenarnya ketentuannya sudah sangat ketat dan tetap kita atur di Undang-Undang Cipta
Kerja ini," kata Ida.

Ida juga membantah tudingan bahwa UU Cipta Kerja akan mengeksploitasi alam. Begitupun
dengan sanksi yang akan dihilangkan. "Sanksi ke perusahaan yang abai terhadap ketentuan
ketenagakerjaan tetap mengacu pada UU Nomor 13/2003, jadi tidak benar bahwa ketentuan
sanksi pidana maupun administrasi dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja," tegas Ida.
Terkait pesangon apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemerintah ingin
memastikan hak para pekerja dapat diterima dengan baik. Sebab selama ini di UU Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kompensasi yang tertulis untuk pekerja tinggi, namun
dalam praktiknya jauh berbeda.
Bahkan ada manfaat baru yang diberikan ke pekerja yang mengalami PHK yaitu jaminan
kehilangan pekerjaan. Korban PHK dapat menerima pelatihan vokasi dan akses penempatan
kembali untuk bekerja. "Karena yang dibutuhkan teman-teman saat mengalami PHK adalah
bagaimana dia masih punya bekal untuk mencari pekerjaan baru," pungkas dia.

Sumber:BeritaSatu.com.

781