Page 792 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

negative - Ronny P. Sasmita (Executive Director at Indonesia Economic Action Institution) Nah,
terkait posisi Indonesia yang kurang jelas dalam konstelasi perang dagang, baik soal Huawei,
Tiktok, dan Wechat, soal Uighur, soal Hong Kong, soal Taiwan, soal Laut China Selatan, dan
lainya. Maka sudah bisa diperkirakan bahwa Indonesia belum akan menjadi prioritas dalam
perpindahan investasi Amerika dari China

negative - Bhima Yudhistira Adhinegara (Ekonom Indef) Bahkan dengan dicabutnya hak hak
pekerja dalam omnibus law, tidak menutup kemungkinan persepsi investor khususnya negara
maju jadi negatif terhadap indonesia. Investor di negara maju sangat menjunjung fair labour
practice dan decent work dimana hak hak buruh sangat dihargai bukan sebaliknya menurunkan
hak buruh berarti bertentangan dengan prinsip negara maju

Ringkasan

Jutaan buruh dan pekerja mulai Senin hari ini (6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020) mendatang
kompak melakukan aksi mogok kerja nasional guna menentang pengesahan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Sikap berbeda diambil
Konfederasi Serikat Pekerja (KSP), yang mengajak anggotanya untuk tetap bekerja meski tidak
setuju dengan pengesahan tersebut. Kelompok ini memilih mengajukan gugatan Judicial Review
melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk penolakan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja telah
dijalankan secara Tripartit dan sesuai dengan kesepakatan antar pihak yang terkait. Menurutnya
Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja sejatinya telah melibatkan
partisipasi publik, baik unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh,
pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi dan akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga
lainnya, seperti International Labour Organization (ILO).

SERIKAT PEKERJA BUMN TOLAK IKUT MOGOK KERJA NASIONAL, INI ALASAN

Jutaan buruh dan pekerja mulai Senin hari ini (6/10/2020) hingga Kamis (8/10/2020) mendatang
kompak melakukan aksi mogok kerja nasional guna menentang pengesahan Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU).

Sikap berbeda diambil Konfederasi Serikat Pekerja (KSP), yang mengajak anggotanya untuk
tetap bekerja meski tidak setuju dengan pengesahan tersebut. Kelompok ini memilih
mengajukan gugatan Judicial Review melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai bentuk
penolakan.

Sekretaris Jenderal KSP BUMN Achmad Yunus mengatakan, pihaknya tetap memprotes UU Cipta
Kerja lantaran aturan baru ini bakal lebih menguatkan perusahaan dan justru melemahkan
pekerja.

"Intinya, kami sependapat dengan organisasi yang lain bahwa disahkannya RUU ini menjadi UU
mengkonfirmasi bahwa demokrasi kita dibangun dari, untuk dan oleh kapitalisme," ujar Yunus
kepada Selasa (6/10/2020).

Namun, ia menambahkan, para pekerja yang mencari nafkah di perusahaan pelat merah
berdedikasi untuk tetap bekerja lantaran masyarakat Indonesia masih membutuhkan kehadiran
BUMN di tengah krisis pandemi saat ini.

791