Page 773 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Judul RUU Cipta Kerja Disahkan, Ini Klaim Pemerintah soal Keuntungan bagi
Pekerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4375360/ruu-cipta-kerja-
disahkan-ini-klaim-pemerintah-soal-keuntungan-bagi-pekerja
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2020-10-06 16:46:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Jika teman-teman ingin 100 persen diakomodir, itu tidak
mungkin. Namun bacalah hasilnya. Akan terlihat bahwa keberpihakan kami terang benderang

negative - Ida Fauziyah (Menaker) Banyak sekali aspirasi teman-teman yang kami akomodir.
Soal PKWT, outsourcing, syarat PHK, itu semua masih mengacu pada UU lama. Soal upah juga
masih mengakomodir adanya UMK
negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Dalam UU tersebut sudah
diatur bonus yang diterima buruh berbasis kinerja. Jumlah maksimal jam lembur juga ditambah
dari tiga jam menjadi empat jam per hari. Ini tentunya menjadikan buruh lebih produktif

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Melaui UU Cipta Kerja,
pemerintah hadir untuk membantu para karyawan yang di-PHK. Kalau belum dapat kerja,
mereka akan dapat bantuan berupa gaji dari BPJS Ketenagakerjaan, formatnya adalah asuransi

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Ini yang belum pernah terjadi.
Sebelumnya hanya ada jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan hari tua. Siapa
yang menjamin apabila terjadi PHK?

negative - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Jadi (UU) Cipta Kerja tidak
menghapus cuti haid dan cuti hamil yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

neutral - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Namun tantangan terbesar
adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya aturan atau
hiper regulasi kita memerlukan penyederhanaan sinkronisasi

positive - Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Perekonomian) Untuk itulah diperlukan UU
Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang menghambat pencapaian tujuan
dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan
serta peningkatan efektivitas birokrasi

772