Page 762 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 762
"Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh, sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog
tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal.
Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami
sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari
berbagai kalangan," tulis Menaker Ida dalam surat terbuka yang diterima dari Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin malam.
"Kepada teman-teman serikat pekerja/serikat buruh, sejak awal 2020 kita telah mulai berdialog
tentang RUU Cipta Kerja, baik secara formal melalui lembaga Tripartit, maupun secara informal.
Aspirasi kalian sudah kami dengar, sudah kami pahami. Sedapat mungkin aspirasi ini kami
sertakan menjadi bagian dari RUU ini. Pada saat yang sama kami juga menerima aspirasi dari
berbagai kalangan," tulis Menaker Ida dalam surat terbuka yang diterima dari Kementerian
Ketenagakerjaan di Jakarta pada Senin malam.
Mengingat pandemi COVID-19 masih tingggi, Ida meminta agar para serikat untuk memikirkan
kembali rencana mogok nasional karena situasi jelas tidak memungkinkan untuk berkerumun di
jalan.
"Pertimbangkan ulang rencana mogok itu.
Menaker Ida meminta agar serikat pekerja dan buruh untuk tidak mengambil risiko yang dapat
membahayakan nyawa pekerja dan keluarga mereka.Ia mengatakan, banyak permintaan yang
telah diakomodir maka menurut dia mogok sudah tidak relevan.
Menaker Ida mengajak para anggota serikat pekerja dan buruh untuk kembali duduk bersama
dengan semangat melindungi yang masih bekerja dan kini sedang menganggur.
"Saya dengan antusias menunggu kehadiran teman-teman di meja dialog, bukan di jalanan. Saya
percaya kita selalu bisa menemukan jalan tengah yang saling menenangkan. Kita sedang
berupaya menyalakan lilin dan bukan menyalahkan kegelapan," tegasnya.
Sebelumnya, 32 federasi dan konfederasi serikat buruh seperti KSPI, KSPSI AGN, beberapa yang
tergabung dalam KSPSI pimpinan Yorrys seperti SP LEM dan aliansi serikat pekerja seperti
GEKANAS (Gerakan Kesejahteraan Nasional) mengatakan akan melakukan aksi serempak mogok
nasional pada 6-8 Oktober 2020.
Mereka menentang pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah disetujui DPR menjadi
udang-undang.
"Mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No. 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang
menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan
pemogokan," ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Iqbal.
Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan dilakukan para adalah UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM dan UU No. 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik.
761
