Page 758 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 758
Selain itu, dalam rangka memperkuat perlindungan upah pekerja dan meningkatkan
pertumbuhan usaha mikro dan kecil, pemerintah juga mengatur ketentuan upah bagi sektor
tersebut.
Terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemerintah dipastikan memberi perlindungan kepada
pekerja yang menghadapi proses PHK. "UU Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan mengenai
persyaratan dan tata cara PHK. UU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi Serikat Pekerja
atau Serikat Buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami
proses PHK," tutur Ida.
"RUU Cipta Kerja semakin mempertegas pengaturan mengenai upah proses bagi pekerja buruh
selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht). Hal ini sebagaimana amanat
Putusan MK No.37/PUU-IX/2011," sambungnya.
Selanjutnya, dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja yang ter-PHK, pemerintah
turut mengatur ketentuan megenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) berupa uang
tunai, informasi pasar kerja dan pelatihan kerja dalam UU Cipta Kerja.
Diketahui, terdapat 7 tuntutan dari serikat pekerja terkait UU Cipta Kerja, diantaranya ialah
anggapan PKWT seumur hidup, outsourcing, jam kerja yang dianggap eksploitatif serta
pemangkasan hak cuti.
Untuk meyakinkan para pekerja, pemerintah akan segera menyusun peraturan pelaksanaan UU
Cipta Kerja dalam bentuk PP dan peraturan lain di bawahnya. "Ini untuk meyakinkan kepada
pekerja atau buruh bahwa amanat perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau buruh
sebagaimana diatur dalam UU Cipta Kerja dapat segera dijalankan," pungkas Ida. (OL-2).
757
