Page 756 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 756
Judul Menaker Respon Penolakkan Buruh Soal UU Cipta Kerja
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/350615-menaker-respon-
penolakkan-buruh-soal-uu-cipta-kerja
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-06 17:23:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) Disamping itu, UU Cipta Kerja mengatur
perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja atau buruh pada saat berakhirnya
PKWT
neutral - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) Disamping itu, dalam rangka pengawasan
terhadap perusahaan outsourcing, RUU Cipta Kerja juga mengatur syarat-syarat perizinan
terhadap perusahaan outsourcing yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS)
negative - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) Terdapat penegasan variabel dan formula
dalam penetapan upah minimum berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu,
ketentuan mengenai upah minimum Kabupaten/Kota tetap dipertahankan. Dengan adanya
kejelasan dalam konsep penetapan upah minimum dimaksud, maka UU Cipta Kerja menghapus
ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum
negative - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) UU Cipta Kerja tetap mengatur ketentuan
mengenai persyaratan dan tata cara PHK. UU Cipta Kerja tetap memberikan ruang bagi Serikat
Pekerja atau Serikat Buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang
mengalami proses PHK
negative - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) RUU Cipta Kerja semakin mempertegas
pengaturan mengenai upah proses bagi pekerja buruh selama PHK masih dalam proses
penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap (incraht). Hal ini sebagaimana amanat Putusan MK No.37/PUU-
IX/2011
positive - Ida Fauziyah (MENTERI Ketenagakerjaan) Ini untuk meyakinkan kepada pekerja atau
buruh bahwa amanat perlindungan terhadap hak-hak pekerja atau buruh sebagaimana diatur
dalam UU Cipta Kerja dapat segera dijalankan
755
