Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021

GUGATAN SBSI TIDAK DITERIMA, MENAKER MINTA SEMUA PIHAK HORMATI
PUTUSAN MK
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyambut baik putusan Mahkamah
Konstitusi (MK) yang tidak menerima gugatan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
(SBSI) karena tidak memiliki kedudukan hukum, dalam perkara 109/PUU-XVIII/2020 perihal Uji
Materil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster
Ketenagakerjaan.

"Alhamdulillah MK sudah menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
sehingga permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Menaker Ida Fauziyah dalam
keterangan tertulisnya, Kamis (1/7).

Ida berharap seluruh pihak menghormati atas apa yang telah menjadi putusan MK. "Sekarang
saatnya kita menatap ke depan menyelesaikan pandemi COVID-19 dan membangun
ketenagakerjaan lebih baik lagi," ujar Ida.
Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi menilai, logis putusan dari MK dalam perkara 109 yang diajukan
pemohon SBSI. Putusan MK tersebut telah menunjukkan ketelitian dan objektifitas MK dalam
memeriksa status kedudukan hukum pemohon Uji Materiil UU Cipta Kerja, khususnya Klaster
Ketenagakerjaan.

"Yang bertindak untuk dan atas nama organisasi ya memang seharusnya berpatokan pada
AD/ART organisasi tersebut," ucap Anwar.

Sebagai informasi, dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman
menyatakan permohonan SBSI tidak dapat diterima.

"Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Anwar
Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, saat membacakan amar Putusan Nomor
109/PUU-XVIII/2020 dalam persidangan yang digelar secara daring.

Menurut MK, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi in judicio) untuk
mengajukan permohonan. "Karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok
permohonan," kata Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbanganan hukum
putusan.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan, pemohon dalam
permohonannya menerangkan selaku Badan Hukum Perkumpulan yang telah tercatat di Suku
Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Pemohon dalam hal ini diwakili Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum DPP
SBSI dan Vindra Whindalis selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan hasil Kongres ke-6 SBSI.
Sebelum MK lebih lanjut mempertimbangkan kerugian konstitusional pemohon, terlebih dahulu
MK akan mempertimbangkan kapasitas pemohon sebagai Badan Hukum Perkumpulan untuk
mengajukan permohonan.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar SBSI dan Pasal 12 ayat (7) Anggaran
Rumah Tangga SBSI menyatakan ketua umum berwenang bertindak untuk dan atas nama
organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi.

Kemudian Pasal 12 ayat (8) huruf a Anggaran Rumah Tangga SBSI menyatakan sekretaris
jenderal berwenang bertindak untuk dan atas nama organisasi terkait dengan administrasi
organisasi baik kedalam maupun keluar organisasi.

135