Page 156 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021

MENAKER MINTA SEMUA PIHAK HORMATI PUTUSAN MK SOAL GUGATAN UU
CIPTAKER
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
yang tidak menerima gugatan UU Cipta Kerja yang diajukan organisasi buruh Konfederasi Serikat
Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Ida berharap seluruh pihak menghormati atas apa yang
telah menjadi putusan MK.

"Alhamdulillah MK sudah menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
sehingga permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Ida dalam keterangan tertulis, Kamis
(1/7/2021).
"Sekarang saatnya kita menatap ke depan menyelesaikan pandemi COVID-19 dan membangun
ketenagakerjaan lebih baik lagi," imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi menilai logis putusan dari MK dalam perkara 109
yang diajukan oleh pemohon (K) SBSI. Putusan MK tersebut telah menunjukkan ketelitian dan
objektifitas MK dalam memeriksa status kedudukan hukum pemohon Uji Materiil UU Cipta Kerja,
khususnya Klaster Ketenagakerjaan.

"Yang bertindak untuk dan atas nama organisasi ya memang seharusnya berpatokan pada
AD/ART organisasi tersebut," ucapnya.

Diketahui, dalam Amar putusannya, Ketua MK Anwar Usman yang didampingi delapan hakim
konstitusi lainnya menyatakan permohonan (KSBSI tidak dapat diterima. Alasannya, pemohon
tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi in judicio) untuk mengajukan permohonan.

"Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," kata Anwar
Usman.
"Karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan," imbuh Hakim Konstitusi
Suhartoyo saat membacakan pertimbanganan hukum putusan.

Selain itu, mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan, Pemohon dalam
permohonannya menerangkan selaku Badan Hukum Perkumpulan yang telah tercatat di Suku
Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

Pemohon dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.H., selaku Ketua Umum
DPP (K)SBSI dan Vindra Whindalis selaku Sekretaris Jenderal berdasarkan hasil Kongres ke-6
(K)SBSI. Sebelum Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan kerugian konstitusional Pemohon,
terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kapasitas Pemohon sebagai Badan Hukum
Perkumpulan untuk mengajukan permohonan.

Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar (K)SBSI dan Pasal 12 ayat (7)
Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI menyatakan Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan
atas nama organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Kemudian Pasal 12 ayat (8)
huruf a Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI menyatakan Sekretaris Jenderal berwenang bertindak
untuk dan atas nama organisasi terkait dengan administrasi organisasi baik kedalam maupun
keluar organisasi.

Dengan demikian yang dapat bertindak untuk mewakili Badan Hukum Perkumpulan (K)SBSI
adalah Ketua Umum untuk mewakili organisasi secara umum dan Sekretaris Jenderal terbatas
pada administrasi organisasi.

"Oleh karena itu, dalam konteks permohonan pengujian undang-undang di MK, yang berwenang
mengajukan permohonan secara absolut harus ketua umum," jelas Suhartoyo.

155