Page 151 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 151
MK TOLAK GUGATAN UU CIPTAKER, MENAKER: HORMATI PUTUSAN
JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyambut baik putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan (Konfederasi) Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia ((K)SBSI). Menaker lantas meminta kepada semua pihak agar menghormati keputusan
MK tersebut.
Dasar MK menolak gugatan buruh karena tidak memiliki kedudukan hukum. Terutama dalam
perkara 109/PUU-XVIII/2020 perihal Uji Materil Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan.
"Alhamdulillah MK sudah menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum
sehingga permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Menaker Ida Fauziyah dalam Siaran
Pers Kemnaker, di Jakarta, Rabu (1/7).
Menaker berharap, seluruh pihak menghormati atas apa yang telah menjadi putusan MK.
"Sekarang saatnya kita menatap ke depan menyelesaikan pandemi Covid-19 dan membangun
ketenagakerjaan lebih baik lagi," katanya.
Sekjen Kemnaker, Anwar Sanusi, menilai logis putusan dari MK dalam perkara 109 yang diajukan
oleh pemohon (K) SBSI. Putusan MK tersebut telah menunjukkan ketelitian dan objektivitas MK
dalam memeriksa status kedudukan hukum pemohon Uji Materiil UU Cipta Kerja, khususnya
Klaster Ketenagakerjaan.
"Yang bertindak untuk dan atas nama organisasi ya memang seharusnya berpatokan pada
AD/ART organisasi tersebut," ucap Sekjen Anwar.
Dalam Amar putusannya, Ketua MK Anwar Usman menyatakan, permohonan (K)SBSI tidak dapat
diterima. "Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,"
kata Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, saat membacakan amar
Putusan Nomor 109/PUU-XVIII/2020 dalam persidangan yang digelar secara daring,.
Menurut Mahkamah, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (persona standi in judicio) untuk
mengajukan permohonan. "Karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok
permohonan," kata Hakim Konstitusi Suhartoyo saat membacakan pertimbanganan hukum
putusan.
Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan, Pemohon dalam permohonannya
menerangkan selaku Badan Hukum Perkumpulan yang telah tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja
Jakarta Pusat dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Pemohon dalam hal ini diwakili
oleh Muchtar Pakpahan, selaku Ketua Umum DPP (K)SBSI dan Vindra Whindalis selaku Sekretaris
Jenderal berdasarkan hasil Kongres ke-6 (K)SBSI.
Sebelum Mahkamah lebih lanjut mempertimbangkan kerugian konstitusional Pemohon, terlebih
dulu Mahkamah mempertimbangkan kapasitas Pemohon sebagai Badan Hukum Perkumpulan
untuk mengajukan permohonan.
Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) dan ayat (4) Anggaran Dasar (K)SBSI dan Pasal 12 ayat (7)
Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI menyatakan Ketua Umum berwenang bertindak untuk dan
atas nama organisasi baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Kemudian Pasal 12 ayat (8)
huruf a Anggaran Rumah Tangga (K)SBSI menyatakan, Sekretaris Jenderal berwenang bertindak
untuk dan atas nama organisasi terkait dengan administrasi organisasi baik kedalam maupun
keluar organisasi.
Dengan demikian yang dapat bertindak untuk mewakili Badan Hukum Perkumpulan (K)SBSI
adalah Ketua Umum untuk mewakili organisasi secara umum dan Sekretaris Jenderal terbatas
150
