Page 33 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 JULI 2021
P. 33
Judul KSPI Minta Pemerintah Jamin Tidak Ada Ledakan PHK
Nama Media okezone.com
Newstrend PPKM Darurat
Halaman/URL https://nasional.okezone.com/read/2021/07/01/337/2434159/kspi-
minta-pemerintah-jamin-tidak-ada-ledakan-phk
Jurnalis Muhammad Refi Sandi
Tanggal 2021-07-02 02:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Harus disadari,
tidak hanya dampak kesehatan yang kita hadapi. Tetapi juga akibat negatifnya bisa berdampak
pada ekonomi
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kami meminta
bantuan subsidi upah dilanjukan kembali. Bagi perusahaan yang mampu, harus membayar upah
secara penuh dan tidak dipotong. Kalau kemudian terjadi PHK, kami meminta pengusaha
membayar pesangon tidak menggunakan omnibus law UU Cipta Kerja, tetapi menggunakan
aturan lama seperti yang diatur dalam PKB atau UU No 13 Tahun 2003
positive - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kami bersama
pemerintah siap berjibaku untuk menurunkan Covid-19 mendukung langkah pemerintah
memberlakukan PPKB darurat dengan mempertimbangkan efek kesehatan dan ekonomi
Ringkasan
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah dalam hal
ini Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Perindustrian agar
memastikan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak
menimbulkan ledakan PHK. "Harus disadari, tidak hanya dampak kesehatan yang kita hadapi.
Tetapi juga akibat negatifnya bisa berdampak pada ekonomi," kata Said dalam keterangan
tertulisnya, Kamis (1/7/2021).
KSPI MINTA PEMERINTAH JAMIN TIDAK ADA LEDAKAN PHK
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta pemerintah dalam hal
ini Menteri Tenaga Kerja, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Perindustrian agar
memastikan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat tidak
menimbulkan ledakan PHK.
32